KPK Sarankan Presiden Jokowi Pilih Menpora Berintegritas

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 20 September 2019 - 05:00 WIB
KPK Sarankan Presiden Jokowi Pilih Menpora Berintegritas

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Politikus PKB Imam Nahrawi telah mundur dari jabatan menteri pemuda dan olahraga (menpora), menyusul penetapannya sebagai tersangka kasus suap. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, pun menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih menteri yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas tinggi.

“Untuk yang menjabat, bukan untuk menpora saja tetapi semua menteri, kami berharap beliau (presiden) memilih menteri-menteri yang mempunyai rekam jejak yang bagus dari segi integritas,” kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2019).

Dia juga menyinggung tata kelola di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dinilai KPK sangat bermasalah. Terlebih mengenai tata kelola pemberian dana hibah di kementerian itu. “Khususnya di Kemenpora, tata kelola, soal pemberian dana hibah juga harus diperbaiki tata kelolanya. Karena itu sangat rawan (korupsi),” ucapnya.

Laode mengungkapkan, pihaknya bakal mengirimkan tim untuk membantu dalam memperbaiki tata kelola yang berintegritas. “KPK akan mengirim tim pencegahan, kalau sudah selesai penanganan kasusnya, agar dapat membantu pemerintah mempersiapkan tata kelola yang lebih baik di Kemenpora,” tuturnya.

BACA JUGA: KPK Bakal Panggil Imam Nahrawi dalam Waktu Dekat

Nahrawi bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, ditetapkan sebagai tersangka secara bersama-sama oleh KPK. Nahrawi juga diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018, sehingga total dugaan penerimaannya sebesar Rp26,5 miliar. Uang itu merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Nahrawi disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil