KPK Sita Dokumen dan Kardus Berisi Uang di Rumah dan Kantor Gubernur Kepri

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 12 Juli 2019 - 21:09 WIB
KPK Sita Dokumen dan Kardus Berisi Uang di Rumah dan Kantor Gubernur Kepri

Gubernur Kepri Nurdin Basirun (kanan, mengenakan rompi jingga). (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggeladah empat lokasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Keempat lokasi itu adalah rumah dinas gubernur, Kantor Gubernur Kepri, Kantor Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, dan Kantor Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri.

Penggeledahan itu terkait dengan kasus suap prinsip dan lokasi pemanfaatan laut dalam proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018/2019. Selain itu, penggeledahan juga dimaksudkan untuk mendalami perkara gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan para penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Kepri yang ditahan KPK kemarin.

“KPK telah menugaskan tim untuk melakukan kegiatan penggeledahan di Provinsi Kepulauan Riau hari ini dalam penyidikan dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Dari lokasi-lokasi itu, KPK mengamankan barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang menyeret Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Barang bukti itu antara lain berupa dokumen dan kardus berisi uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.

“Dari rumah dinas gubernur, KPK menemukan sejumlah dokumen serta 13 tas dan kardus berisi uang dalam mata uang rupiah dan asing. Kami sedang melakukan proses perhitungan terhadap uang tersebut. Selain itu, di lokasi lain KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait perizinan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kasus Dugaan Suap Gubernur Kepri, KPK Temukan Kode Kepiting, Ikan, dan Daun

Dalam kasus yang menimpa Nurdin, KPK menduga politikus Partai NasDem itu menerima suap sebesar 11.000 dolar Singapura dan Rp45 juta dari Abu Bakar, pihak swasta yang ingin mendapatkan izin pemanfaatan laut untuk reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

Nurdin juga diduga tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya yang antara lain berupa 43.942 dolar Singapura (setara Rp456 juta); 5.303 dolar AS (setara Rp75 juta); lima euro (Rp80.000); 407 ringgit Malaysia (Rp1,4 juta); dan 500 riyal Arab Saudi (Rp1,9 juta), dan uang rupiah sejumlah Rp132.610.000. Nurdin tidak pernah melaporkan uang gratifikasi tersebut lebih dari 30 hari kerja ke KPK.

Atas perbuatannya, Nurdin sebagai pihak yang diduga penerima suap dan gratifikasi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil