KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Tersangka

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 07 Desember 2018 - 18:22 WIB
KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro Tersangka

Dirut Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat Djoko Saputro ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK, Jumat (7/12/2018). (Foto: iNews/Irwan)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Djoko Saputro (DS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait relokasi anggaran untuk proyek jasa konstruksi. Bersamanya, ditetapkan pula Andririni Yaktiningsasi (AY) dari pihak swasta sebagai tersangka.

”KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yaitu DS (Djoko Saputro) dan AY (Andririni Yaktiningsasi),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Febri menerangkan, Djoko diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

BACA JUGA: KPK Geledah Kantor Perum Jasa Tirta II Jatiluhur

Sebelumnya, tim sidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (4/12/2018) siang. Dari penggeledahan itu disita sejumlah dokumen.

Menurut Febri, pada 2016 setelah diangkat menjadi Dirut Perum Jasa Tirta II, Djoko diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar.

Perinciannya, perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp3.820.000.000 dan perencanaan komprehensif pengembangan SDM PIT I sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan senilai Rp5.730.000.000.

”Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesual aturan yang berlaku,” kata Febri. Setelah dilakukan revisi anggaran, Djoko kemudian diduga memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk AY sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut.

Dalam penyidikan diketahui dalam pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT 2001 Pangripta.

Adapun realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek sampai dengan 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp5.564.413.800.

BACA JUGA: Lima Kode Suap Hakim, dari Pengajian hingga Ngopi

Menurut Febri, diduga nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dipinjam dan dimasukan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT 2001 Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang.

Diduga pula pelaksanaan lelang dilakukan menggunakan rekayasa dan formalitas dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated (penanggalan mundur).

Atas pengerjaan proyek ini diduga kerugian keuangan negara sedikitnya mencapai Rp3,6 miliar yang merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima.

Atas perbuatan tersebut, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor : Zen Teguh