KPU Beri Jawaban atas Petitum Gugatan Pilpres Kubu Prabowo di MK

Felldy Utama ยท Rabu, 12 Juni 2019 - 20:22 WIB
KPU Beri Jawaban atas Petitum Gugatan Pilpres Kubu Prabowo di MK

Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan dokumen jawaban atas permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Penyerahan dokumen tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hari ini, tanggal 12 Juni, tepat pukul 15.30 WIB tadi, kami sudah serahkan jawaban termohon, atas pengajuan pemohon yang sudah masuk untuk PHPU Pilpres 2019,” kata Arief di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Arief mengaku sudah menyiapkan dokumen serta alat bukti yang lengkap dan perinci. Dokumen dan alat bukti dari 34 provinsi itu dikumpulkan dalam 272 kontainer plastik dan telah diangkut ke Gedung MK. Di samping itu, ia juga menyatakan siap untuk menjawab gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi.

“Mudah-mudahan proses persidangan kami bisa menjawab semua pertanyaan, semua tanggapan bisa kami jelaskan dengan baik, dan KPU bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan,” ujarnya.

Salah satu tim kuasa hukum KPU dalam sengketa Pilpres 2019, Ali Nurdin menjelaskan, ada tiga fokus utama materi untuk menjawab dalil pemohon yang dianggap terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi tahun ini. Menurut Ali, dalam permohonan gugatan yang diajukan kubu Prabowo hanya tiga hal yang dipersoalkan.

BACA JUGA: KPU Serahkan 272 Boks Plastik Dokumen Jawaban Sengketa Hasil Pilpres ke MK

Yang pertama adalah masalah DPT (daftar pemilih tetap) yang dianggap invalid atau ganda. Yang kedua, persoalan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU) yang dianggap bermasalah karena salah input atau kesalahan pada form C1. Sementara yang ketiga adalah masalah C7 yang dianggap sengaja dihilangkan.

Ali menjelaskan, masalah 17,5 juta DPT yang dianggap ganjil oleh BPN Prabowo-Sandi bukanlah rekayasa KPU. Bahkan, dia mengaku bisa membawa bukti yang menjelaskan dalam petitum tersebut. Dia menanggap bahwa banyak penduduk yang tidak tahu kapan tanggal dan bulan lahir mereka, sehingga dimasukkan sebagai pemilih yang lahir tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.

“Dalam pemilu 2014 juga ada kok, bahkan jumlahnya lebih tinggi. DP4-nya (begitu. Jadi bukan dari KPU. Lantas kalau itu dipersoalkan, kalau itu dikurangi, tahun 2009 itu kan DPT nya mencapai 170 juta. Kalau sekarang harus dikurangi, jadi lebih kecil dong. Padahal kan jumlah penduduk bertambah,” kata dia.

Sementara soal Situng, Ali mengatakan bahwa dalam persidangan nanti pihaknya akan menjelaskan bahwa sistem tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk rekapitulasi suara di tingkat nasional. Mengingat, rekapitulasi suara nasional didapat dari jenjang hasil rekapitulasi di tiap kecamatan, kabupaten kota, kemudian provinsi.

“Di rekapitulasi tingkat kecamatan kan ada saksi paslon. Kalau ada salah data kan dikoreksi dalam formulir model DAA. Jadi kan semua sudah terjawab sebetulnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Ali juga akan menjelaskan jawaban soal tudingan penghilangan formulir C7 atau daftar hadir pemilih di TPS yang masuk dalam petitum paslon 02. “C7 nggak ada (penghilangan) kok. Kan semua masuk kotak suara. Tidak ada yang di luar kotak. Penghilangan yang dibilang (paslon 02) di Sidoarjo kan tidak jelas di TPS mana,” katanya.


Editor : Ahmad Islamy Jamil