Kritik Sikap Erick Thohir, Fahri Hamzah: Kasihan Ahok

Antara ยท Selasa, 19 November 2019 - 18:40 WIB
Kritik Sikap Erick Thohir, Fahri Hamzah: Kasihan Ahok

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.idFahri Hamzah menyampaikan kritik terkait sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Dia mengkritik eks presiden Inter Milan itu lantaran menyebut-nyebut nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum membuat strategi konkret dalam upaya pembenahan BUMN.

“Kekeliruan Pak Erick Thohir, dia tidak boleh bicara orang dulu. Dia bicara strategi dulu. Bagaimana cara memperbaiki BUMN satu per satu ke depan. Setelah itu baru cari orang,” kata Fahri seusai mengisi Forum Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (19/11/2019).

Mantan wakil ketua DPR itu menuturkan, setelah strategi pembenahan BUMN dibuat, barulah Erick boleh menyiapkan orang yang dianggap tepat untuk menjalankan strategi tersebut. “Orang yang dia cari pun harus orang yang dianggap sudah tidak punya masalah, terutama secara hukum,” ujar wakil ketua DPR periode 2014-2019 itu.

Politikus yang kini dikabarkan membentuk partai baru bernama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu juga mengkritisi sikap Erick Thohir yang tidak mencoba meluruskan isu yang berkembang mengenai Ahok saat ini. Padahal, isu itu sudah telanjur menjadi polemik besar di tengah publik.

“Seharusnya yang mengangkat pun berani membela. Kasihan juga Ahok jadi kayak terombang-ambing begitu,” tutur Fahri.

Menurut dia, Ahok seperti dijadikan sasaran empuk publik yang masih tidak mau menerima orang yang bermasalah hukum, karena pernah menjadi narapidana. Sementara, Erick dinilai Fahri tidak melakukan pembelaan apa pun terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Fahri mengatakan, sikap publik itu sebenarnya masih bisa dibantah, karena negara ternyata masih mengakui hak seorang mantan narapidana untuk berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

“Di republik ini, semua orang punya hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Orang kalau sudah menjalankan hukumannya, ya sudah. Masak mau dihukum lagi,” kata Fahri pula.


Editor : Ahmad Islamy Jamil