Kuasa Hukum Klaim Eggi Sudjana Bebas Bersyarat

Irfan Ma'ruf ยท Senin, 24 Juni 2019 - 18:06 WIB
Kuasa Hukum Klaim Eggi Sudjana Bebas Bersyarat

Eggi Sudjana. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id – Kuasa hukum Eggi Sudjana, Hendarsam Marantoko, menyatakan kliennya akan berstatus bebas bersyarat. Dia mengklaim status itu bisa didapatkan Eggi lantaran permohonan penangguhan penahanan atas kasus dugaan makar yang menjerat kliennya telah dikabulkan oleh penyidik menyusul penjaminan dari politikus Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

“Iya, jadi kami sesuai dengan apa yang kita ketahui selama ini, bahwa dari pihak Pak Eggi Sudjana sudah mengajukan penangguhan penahanan dari keluarga. Selain itu, ada jaminan dari Pak Sufmi Dasco,” kata Hendarsam di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Pengajuan penangguhan penahanan Eggi telah dilayangkan sejak sehari sebelum perayaan Idul Fitri, tepatnya pada 4 Juni lalu. Namun, hari ini, tim kuasa hukum masih tengah menunggu proses administrasi penangguhan penahanan tersebut.

“Kita baru dapat info hari ini, mudah-mudahan Pak Eggi, permohonan penangguhannya dikabulkan. Kita lagi tunggu kabar lebih lanjut dr proses administrasi,” ucap Hendarsam.

Kasus Eggi berawal dari seruan “people power” yang dia sampaikan saat berpidato di kediaman calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, 17 April lalu. Gara-gara seruan tersebut, Eggi dilaporkan seorang relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac), Supriyanto, ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan nomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM pada 19 April 2019. Supriyanto melaporkan Eggi dengan tuduhan penghasutan.

BACA JUGA: Masa Penahanan Eggi Sudjana Diperpanjang Polisi

Selain itu, Eggi juga dilaporkan seorang wanita bernama Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya pada 24 April 2019. Pelaporan itu disampaikan Dewi lantaran Eggi dituding berencana melakukan makar terkait seruan people power yang disampaikan melalui pidatonya.

Oleh polisi, Eggi lantas disangkakan Pasal 107 KUHP dan/atau 110 juncto Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.


Editor : Ahmad Islamy Jamil