Kurangi Ketimpangan, ISNU Dorong TNP2K Terapkan Arus Baru Ekonomi Indonesia

Kastolani ยท Rabu, 10 Juli 2019 - 18:09 WIB
Kurangi Ketimpangan, ISNU Dorong TNP2K Terapkan Arus Baru Ekonomi Indonesia

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa (dua kanan) meneima buku kenang-kenangan sesuai diskusi tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia, di Jakarta. (Foto: istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, mendorong pentingnya penguatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan disertai intervensi penuh negara untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.

Mantan Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014 itu mengatakan, Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) yang digagas Ketua Umum (Ketum) MUI nonaktif KH Ma’ruf Amin sangat selaras dengan prinsip dan nilai ekonomi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945.

“ABEI ini mendorong penerapan asas kekeluargaan dan gotong royong, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Juga asas wellfare yang mengamanatkan agar segala kebijakan ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 23 UUD 1945,” kata Ali Masykur Musa dalam diskusi terbatas tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia dalam Negara Kesejahteraan Pancasila yang dihelat Master C 19, di Jalan Cirebon 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

BACA JUGA: Cawapres Ma'ruf Amin Dorong Pelaku Usaha Gerakkan Ekonomi Umat

Dia menjelaskan, prinsip kebijakan bottom up yang sering disampaikan Kiai Ma’ruf juga mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi. “Semua itu, bisa diterapkan di antaranya dengan penguatan TNP2K,” ucapnya.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Juri Ardiantoro mengungkapkan, perlunya sosialisasi dan penyadaran seluruh stakeholder tentang agenda penerapan ABEI dalam kebijakan pemerintah.

Menurut Juri, ABEI bisa memoderasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.  Karena itu, dia mendorong perlunya strategi transisi dalam penerapan ABEI. “Abah (Kiai Ma’ruf) selalu menekankan perlunya penguatan masyarakat yang lemah ekonominya, tanpa melemahkan yang kuat. Prinsip moderasi ini bisa mengurai ketimpangan ekonomi,” ujarnya.

 


Editor : Kastolani Marzuki