Luhut Sebut Ada 30 Investor Ibu Kota Baru, MUI: Pemerintah Tak Transparan

Sindonews ยท Senin, 02 Maret 2020 - 09:30 WIB
Luhut Sebut Ada 30 Investor Ibu Kota Baru, MUI: Pemerintah Tak Transparan

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut ada 30 investor besar dalam dan luar negeri yang berminat menggarap ibu kota baru negara di Kalimantan. Pernyataan Luhut itu mendapat respons dari Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas.

Dia mempertanyakan, apakah ibu kota baru itu sebenarnya milik asing dan aseng atau milik negara dan rakyat Indonesia? Pasalnya, niat Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah rencana besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Yang kita sayangkan, mengapa masalah sebesar ini, kok tidak terbuka dan dibuka secara transparan? Rakyat perlu tahu, karena yang akan dipindahkan ibu kota negara,” ujar Anwar, Senin (2/3/2020).

Dia mengatakan, semestinya rakyat tahu secara baik alasan-alasan pemindahan ibu kota, pemilihan lokasinya, serta tanah yang akan dibangun untuk ibu kota baru tersebut punya siapa. Publik di Tanah Air juga harus tahu, apakah aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Lalu dari mana uangnya?

“Kata pemerintah, pemerintah tidak punya duit, lalu duitnya dari mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka, karena ini menyangkut masalah publik dan atau masalah dari seluruh rakyat Indonesia,” ucap Anwar.

Terkait pernyataan Luhut yang menyebut ada 30 investor baik dari dalam maupun luar negeri siap untuk mendanai ibu kota baru tersebut, Anwar mempertanyakan, bagaimana kesepakatan pemerintah dengan mereka. Sebagai rakyat awam, tentu muncul pertanyaan apakah yang akan dipindahkan ini ibu kota negara atau pusat bisnis?

“Dan apakah dengan kepindahan ibu kota ini rakyat banyak akan diuntungkan atau tidak,” ujar dia.

Dia menuturkan, karena selama ini yang diketahui bila investor sudah mau berinvestas itu berarti tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh sudah jelas, yang ditakutkan dan dikhawatirkan dari masalah ini, apakah nanti dengan kehadiran ibu kota baru ini rakyat banyak diuntungkan? Atau siapa sebenarnya siapa yang diuntungkan?

Anwar menduga, keuntungan dari pembangunan ibu kota baru sudah terang-benderang dan akan lebih banyak jatuh ke tangan mereka dari pada kepada rakyat. Dengan begitu, yang terlintas dibenak masyarakat, apakah ibu kota negara yang baru tersebut masih mencerminkan ibu kota dari Negara Republik Indonesia yang seharusnya juga milik dari seluruh rakyat Indonesia? Atau itu adalah ibu kota negara yang dikuasai oleh asing dan aseng?

“Kalau yang terakhir ini yang terjadi, tentu hal tersebut akan sangat-sangat kita sesalkan,” kata Anwar.

Editor : Ahmad Islamy Jamil