Mahfud MD Sebut Banyak Produk Hukum Dibuat Berdasarkan Pesanan

Wildan Catra Mulia ยท Kamis, 19 Desember 2019 - 16:34 WIB
Mahfud MD Sebut Banyak Produk Hukum Dibuat Berdasarkan Pesanan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: iNews.id/Donald Karouw)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, beberapa produk hukum di Indonesia kacau balau. Hal itu terkait beberapa Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) dibuat berdasarkan pesanan suatu kelompok atau seseorang.

"Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada. Undang-Undang yang dibuat karena pesanan. Perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," katanya dalam acara 'Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa' di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, masalah lainnya adalah dalam penegakan hukum. Dia menyebut, sejumlah keputusan hukum kerap menghasilkan rasa ketidakadilan sebagai akibat formalitas hukum.

"Melaksanakan hukum itu kalau konflik di pengadilan disebut penegakan hukum. Tapi kalau tidak ada konflik itu pelaksanaan aturan sehari-hari di birokrasi pemerintahan, itu penegakan hukum," ujar Mahfud.

Kondisi tersebut, menurut dia, yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menyederhanakan beberapa regulasi dengan cara Omnibus Law. Diketahui, pemerintah sedang menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang perpajakan dan cipta lapangan kerja.

"Bahkan sekarang yang dikeluhkan adalah peraturan yang tumpang tindih sehingga presiden sekarang membuat apa yang disebut omnibus law. Di bidang perpajakan saja tumpang tindih, sehingga Bu Sri Mulyani mengeluarkan Omnibus perpajakkan, yang juga menjadi prioritas tahun ini dan tahun 2020," tutur Mahfud.


Editor : Djibril Muhammad