Mantan Menkeu Agus Marto Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus e-KTP

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 17 Mei 2019 - 10:45 WIB
Mantan Menkeu Agus Marto Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus e-KTP

Mantan Menteri Keuangan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo memenuhi panggilan KPK, Jumat (17/5/2019). Agus diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP. (Foto: iNews.id).

JAKARTA, iNews.d, - Mantan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Markus Nari.

Pantauan iNews.id, Agus tiba dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna cokelat. Di bahunya terselempang tas hitam. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu tersenyum ke awak media sebelum memasuki Gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/5/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik akan menggali pengetahuan Agus Marto terkait perubaham penganggaran proyek e-KTP yang sebelumnya berasal dari pinjaman hibah luar negeri menjadi APBN murni.

"Hari ini, yang bersangkutan (Agus Marto) dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari) terkait kasus e-KTP," kata Febri.

Dalam perkara ini KPK menduga Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pengadaan e-KTP 2011-2013. Dia diduga menerima uang Rp4 miliar dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman yang saat ini telah berstatus narapidana.

BACA JUGA: Ditahan KPK, Markus Nari Umbar Senyum ke Wartawan

KPK menduga penerimaan uang itu untuk memuluskan perpanjangan anggaran proyek e-KTP sebanyak Rp1,4 triliun di DPR pada 2012. Saat itu Markus Nari masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara dan pemilu.

Atas perbuatannya Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun total kerugian negara dari pengadaan proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013 ini sebesar Rp2,3 triliun dari nila anggaran Rp5,9 triliun.


Editor : Zen Teguh