Masinton Jelaskan Asal Sprinlidik Kasus Suap Wahyu Setiawan yang Dipegangnya

Felldy Utama ยท Kamis, 16 Januari 2020 - 18:00 WIB
Masinton Jelaskan Asal Sprinlidik Kasus Suap Wahyu Setiawan yang Dipegangnya

Politikus PDIP Masinton Pasaribu. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menceritakan asal usul surat perintah penyelidikan (sprinlidik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus dugaan suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dipegangnya. Masinton mengaku bingung kenapa dokumen internal KPK bocor ke pihak luar.

Masinton menceritakan ada seseorang menghampirinya di Gedung DPR RI pada hari Selasa (14/1/2020) kemarin sekitar pukul 11.00 WIB. Orang tersebut memperkenalkan diri bernama Novel Yudi Harahap. Kemudian, orang tersebut memberikan sebuah map kepada Masinton.

Novel menyebut map tersebut sebagai bahan pengaduan masyarakat kepada anggota Komisi III DPR RI. Setelah menyerahkan map, orang tersebut langsung pergi.

BACA JUGA: KPK Pertanyakan Keaslian Sprinlidik yang Dipegang Politikus PDIP Masinton Pasaribu

"Pada saat saya buka, map tersebut berisi selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019 tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo," kata Masinton, Kamis (16/1/2020).

Mengetahui map tersebut berisikan sprinlidik KPK, politikus PDIP ini bertanya-tanya kenapa dokumen internal KPK bisa sampai ke pihak luar, dalam hal ini sampai ke tangannya. Dia kemudian mengingat kembali kabar kebocoran informasi dari KPK kepada pihak luar dalam sebuah rapat Komisi III DPR RI.

BACA JUGA: DKPP Berhentikan Wahyu Setiawan dari Jabatan Komisioner KPU

“Saya mengingat kembali ketika saya memimpin Pansus Hak Angket KPK serta dalam rapat-rapat Komisi III bersama KPK. Kami sebagai anggota Komisi III sering bertanya kepada komisioner KPK tentang adanya pembocoran informasi dan dokumen penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK kepada pihak tertentu, seperti media," ujarnya.

Masinton mengatakan, meski sprinlidik ini tidak lagi bersifat rahasia karena status perkara menjadi penyidikan, dia mendorong agar bocornya dokumen internal KPK ke pihak luar diselidiki oleh Dewan Pengawas dan komisioner KPK. “Sekarang saatnya Dewan Pengawas dan komisioner KPK mengusut kebocoran dokumen internal KPK secara tuntas. KPK harus menjaga integritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dikerjakan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” kata Masinton.

Editor : Rizal Bomantama