Potong Gaji ASN

Menag Lukman Hakim: Pemerintah Hanya Memfasilitasi Pengumpulan Zakat

Richard Andika Sasamu ยท Rabu, 07 Februari 2018 - 16:06 WIB
Menag Lukman Hakim: Pemerintah Hanya Memfasilitasi Pengumpulan Zakat

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklarifikasi polemik rencana pemerintah untuk memotong gaji ASN untuk zakat di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu, (7/2/2018). (Foto: iNews.id/ Richard Andika).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklarifikasi polemik rencana pemerintah untuk memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Lukman mengatakan, rencana itu adalah elaborasi upaya pemerintah untuk memfasilitasi pengumpulan zakat dari ASN muslim.

"Pemerintah ingin memfasilitasi optimalisasi penghimpunan zakat bagi ASN muslim. Kami ingin mengklarifikasi dengan kabar yang beredar terkait pengumpulan zakat dari ASN muslim. Bahwa pemberitaan terkait dengan pemerintah ingin memaksa bahkan memotong dan memungut zakat itu menimbulkan berbagai konotasi," ujar Lukman di Gedung Operasional Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, rencana ini bukanlah hal yang baru karena sudah ada landasan hukumnya. Dasar hukum itu diambil dari UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Permenag 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

"Apa yang sedang kami lakukan bukan barang baru karena ya untuk lebih mengaktualisasikan potensi dana zakat yang besar. Potensi yang dimiliki ASN muslim bisa dioptimalkan dengan baik. Digarisbawahi, enggak ada kewajiban tapi yang ada pemerintah memfasilitasi khususnya ASN muslim untuk menunaikan ibadah dengan menyisihkan pendapatannya," kata Lukman

Dia memaparkan alur fasilitas itu seperti pemerintah memfasilitasi ibadah haji, karena pemerintah tidak pernah mewajibkan umat muslim untuk ibadah haji.

"Intinya negara ini memfasilitasi. Seperti umat muslim berpuasa, negara tidak mewajibkan umat untuk puasa. Tapi memfasilitasi untuk memberitahukan kapan warga negara harus memulai dan mengakhiri puasa, makanya ada sidang isbat. Di negara sekuler itu dilakukan isbat karena itu urusan privat beragama," papar Lukman.

Dalam pelaksanaannya nanti, dikatakan Lukman, akan ada akad atau surat perjanjian persetujuan untuk dipotong zakat atau tidak. Namun, pengelolaannya akan diukur dari gaji ASN secara utuh kemudian diukur aturan nishab.

"Nilai nishab per bulan sekitar Rp 4,1 juta sekian. Ini belum jadi ketentuan. Ini masih  sebatas wacana karena masih mendengar berbagai masukan," tutur Lukman.

Selanjutnya, dana zakat itu akan dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga-lembaga amil zakat dari ormas Islam. Lantas dana zakat itu akan digunakan untuk kemaslahatan bersama yang diarahkan untuk pendidikan, membangun lembaga pendidikan, untuk membangun rumah sakit atau untuk kesehatan serta bantuan peristiwa bencana alam.


Editor : Azhar Azis