Mengapa Harus Mempercayai Hasil Pemilu?

Juri Ardiantoro ยท Jumat, 19 April 2019 - 19:17 WIB
Mengapa Harus Mempercayai Hasil Pemilu?

Pemilu 2019 bersejarah karena untuk pertama kalinya pemilu legislatif dan pilpres dilakukan serentak. (Foto: ilustrasi/dok).


Juri Ardiantoro

Ketua KPU RI, 2016-2017.
Ketua KPU DKI Jakarta 2005-2008 dan 2008-2012.
Peneliti Senior (non-aktif) NETGRIT.


MESKI secara teknis masih banyak yang harus diperbaiki, Pemilu bersejarah serentak 2019 telah berlangsung lancar dan damai. Sementara ini masyarakat dapat mengetahui hasil pemilu melalui berbagai saluran, baik melalui penghitungan cepat (quick count) berbagai lembaga survei maupun penghitungan riil (real count), juga melalui layanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih berlangsung.

Sementara penghitungan dan rekapitulasi manual yang dilakukan KPU dan akan menjadi dasar penetapan resmi hasil pemilu sebulan mendatang, saat ini sedang berjalan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS (TPS), PPK (kecamatan), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan direncanakan akan ditetapkan paling akhir 22 Mei 2019.

Quick count memang bersifat sementara dan data yang diambil juga sample, namun sejarah membuktikan bahwa metode ini sangat akurat sejak diperkenalkan dan dipraktikkan di Indonesia. Apalagi tidak ada yang berselisih dari puluhan lembaga survei yang melakukan quick count di pemilu kali ini.

Atas hasil-hasil pemilu, sementara ini terjadi kontroversi akibat kubu pasangan calon 02 dan sebagian pendukungnya tidak mempercayai hasil penghitungan quick count. Mereka mengaku memilki data hasil penghitungan ‘internal’ yang menunjukkan hasil sebaliknya sehingga sampai dua kali tampil di panggung mengumumkan klaim kemenangan.

Sementara kubu pasangan 01, meski oleh lembaga survei dinyatakan sebagai pemenang tampil sebaliknya, menghormati proses sambil menunggu hasil resmi penetapan dan pengumumam KPU.

Sebagian masyarakat dibuat bingung dan bahkan terprovokasi oleh berbagai ajakan untuk menolak hasil pemilu, bahkan ajakan melakukan aksi-aksi inkonstitusional atau people power. Ajakan dan provokasi ini sama sekali tidak memiliki dasar, kecuali kekecewaan karena kalah dalam pemilu.

Pemilu kita adalah salah satu pemilu yang menjadi contoh dan rujukan dunia untuk pemilu yang demokratis dan menjamin akuntabilitas proses karena memiliki tiga elemen yang menopangnya. Tiga elemen tersebut yakni, (1) pemilu yang terbuka, (2) memiliki mekanisme pembuktian kebenaran data, (3) memiliki kelengkapan berbagai perangkat hukum dan lembaga penyelesaian jika terjadi masalah.

Terbuka atau Transparan
Pemilu bersifat terbuka atau transparan karena proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS semua pihak dapat menyaksikan, mulai dari petugas, pemilih, saksi-saksi, pemantau dan masyarakat luas. Bahkan, apa yang disebut pesta demokrasi itu sesungguhnya ada di TPS. Semua orang antusias, bergembira dan tidak ada ketegangan-ketegangan.

Mekanisme Pembuktian Data
Pemilu 2019 memiliki mekanisme pembuktian data karena setelah dihitung di TPS dan dituangkan dalam formulir C1 dan C1 Plano semua pihak dapat melihat, mencatat, mendokumentasikan atau memfoto, mengunggah (upload), memasang di tempat pengumuman, dan saksi-saksi dan pengawas TPS diberikan salinan C1 tersebut.

Selain itu, KPU juga memindai/scan form C1 tersebut dan mempublikasikannya. Tidak cukup mengupload C1, KPU juga melakukan input data C1 secara riil (real count) dalam aplikasi elektronik sistem penghitungan (Situng) yang dapat dipantau publik sepanjang waktu.

Jadi, jika ada salah satu pihak berniat curang atas hasil suara, pasti dengan mudah akan ketahuan dan segera dikoreksi dan pelakunya dapat dihukum.

Perangkat Aturan Sangat Lengkap
Pemilu juga dilengkapi perangkat aturan dan kelembagaan yang sangat lengkap untuk menyelesaikan masalah jika muncul dugaan pelanggaran atau kecurangan. Di sinilah Indonesia sering dianggap pemilu paling kompleks, tidak saja sistemnya tetapi juga kelembagaannya.

Banyak sekali lembaga yang bekerja untuk pemilu. Ada KPU sebagai pelaksana. Ada Bawaslu sebagai pengawas, bahkan sekarang sampai tingkat TPS di mana pada pemilu-pemilu sebelumnya hanya sampai PPS atau desa/kelurahan.

Ada pula Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) untuk menerima pengaduan dan mengadili jika ada jajaran KPU dan Bawaslu yang melakukan pelanggaran etik.

Editor : Zen Teguh

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua