Merujuk Gugatan Caleg Gerindra, Bawaslu: Cawapres Ma’ruf Amin Bukan Pejabat BUMN

Felldy Utama · Selasa, 18 Juni 2019 - 16:20 WIB
Merujuk Gugatan Caleg Gerindra, Bawaslu: Cawapres Ma’ruf Amin Bukan Pejabat BUMN

Sidang di MK beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu, Selasa (18/6/2019). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak Ali).

JAKARTA, iNews.id, - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin bukan pejabat BUMN. Ma’ruf merupakan pegawai anak usaha BUMN yang tidak bisa disebut sebagai karyawan BUMN.

Dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu tidak tidak menemukan cacat formil terkait dengan persyaratan pasangan calon dalam Pilpres 2019. Bawaslu juga tidak menerima laporan tentang adanya cacat formil terkait dengan persyaratan pengajuan para calon tersebut.

Berkenaan dengan status cawapres Ma’ruf Amin di anak perusahaan BUMN yang didalilkan pemohon atau Tim Hukum Prabowo-Sandi telah melanggar Undang-Undang Pemilu, Abhan menegaskan bahwa Bawaslu merujuk pada gugatan yang diajukan Caleg DPR periode 2019-2024 Partai Gerindra dari Dapil Jawa Barat VI nomor urut 02.

BACA JUGA: KPU: Dalil Kemenangan Prabowo-Sandi 52 Persen Tidak Jelas Dasarnya

Dalam perkara ini, KPU menyatakan Mirah Sumirat tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg karena tidak mengundurkan diri dari jabatannya di PT Jalantol Lingkar Jakarta (JLJ), anak perusahaan BUMN. Putusan ini pun digugat Mirah ke Bawaslu.

”Bawaslu telah menerima, menerima dan memutuskan bahwa Mirah Sumirat SE, Caleg Partai Gerindra dari Dapil Jabar VI memenuhi syarat sebagai caleg. Bawaslu menilai Mirah Sumirat bukan pegawai BUMN, melainkan anak usaha BUMN,” ujarnya saat membacakan jawaban atas dalil pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Merujuk pada gugatan ini, status cawapres Ma’ruf Amin bukanlah pejabat BUMN sebagai dipersoalkan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Untuk diketahui, Ketua Tim Hukum 02, Bambang Widjajanto menyatakan pasangan capres dan cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran ini karena Ma’ruf masih berstatus sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Pasal 227 huruf p menyebutkan bahwa bakal paslon harus melengkapi surat pernyataan pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat di BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilu.

Sidang PHPU Pilpres 2019 sore ini diskors selama 30 menit untuk waktu salat asar. Sidang dilanjutkan kembali pada pukul 16.00 WIB.


Editor : Zen Teguh