MK: Pengumuman Hitung Cepat Tetap 2 Jam Usai Selesai Pemungutan Suara

Felldy Utama ยท Selasa, 16 April 2019 - 11:11 WIB
MK: Pengumuman Hitung Cepat Tetap 2 Jam Usai Selesai Pemungutan Suara

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait hasil hitung cepat (quick count) yang diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan sejumlah stasiun televisi.

Itu artinya pengumuman hasil hitung cepat hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam usai selesai pemungutan suara di wilayah waktu Indonesia bagian barat.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwas Usman saat membacakan amar putusan di sidang MK, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

BACA JUGA:

Ketua Umum IJTI: Jika Quick Count Jam 1 Siang, Apa yang Ditakutkan?

Pakar Televisi: Quick Count Langsung Usai Coblosan Bisa Tangkal Hoaks

Pembatasan Jam Hitung Cepat Pemilu 2019 Diuji Materi ke MK 

Sebelumnya, uji materi terkait hasil hitung cepat diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan sejumlah stasiun televisi. Mereka menggugat sejumlah pasal di UU Pemilu yang melarang hasil hitung cepat dipublikasi sejak pagi.

Mereka melakukan uji materi terhadap Pasal 449 ayat 2 dan ayat 5, Pasal 509, serta Pasal 540 ayat 2 dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 449 ayat 2 menyebutkan, Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Sementara Pasal 449 ayat 5 berbunyi, Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Ketua Umum Aropi Sunarto mengatakan, penyelenggaraan pemilu pada hakikatnya hari raya demokrasi yang sudah sepatutnya dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Terlebih Pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019 bukan hanya pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga merupakan pemilu legislatif yang dilakukan serentak.

”Menjadi harapan bersama bahwa pemilu terselenggara dengan adil dan tak ada hak masyarakat yang tercederai. Begitu pula dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya terkait penyelenggaraan pemilu,” kata dia di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Dalam konteks itu, hasil hitung cepat pada hari penyelenggaraan pemilu yang dilakukan lembaga survei mestinya tidak dibatasi.


Editor : Djibril Muhammad