Moratorium Izin Penyelenggara Umrah Dicabut

Sindonews, Abdul Malik Mubarak ยท Kamis, 13 Februari 2020 - 12:11 WIB
Moratorium Izin Penyelenggara Umrah Dicabut

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar. (Foto: Dok Humas Kemenag)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama (Kemenag) resmi mencabut moratorium pemberian izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 Tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA No 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 3 Februari 2020.

Dengan demikian masyarakat bisa mengajukan izin baru sebagai PPIU dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar mengatakan pencabutan moratorium didasari membaiknya sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan umrah. Dia berharap pencabutan moratorium ini membuat dunia bisnis syari'ah semakin berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sistem perizinan dan pengawasan yang berbasis online juga menjadi pertimbangan pencabutan moratorium itu," ucapnya, Kamis (13/2/2020).

Namun dirinya menegaskan PPIU yang dicabut izinnya sebagai sanksi hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus tidak diperbolehkan mengajukan izin baru. Termasuk biro perjalanan wisata yang pernah melakukan pelanggaran hukum. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera.

Kemenag telah menerbitkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU) untuk menjadi panduan bagi kantor wilayah (Kanwil) Kemenag di seluruh Indonesia dalam memberikan izin rekomendasi penerbitan izin.

"PPIU yang telah melakukan pelanggaran hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap dilarang mengajukan izin agar masyarakat terhindar dari pihak-pihak yang punya niat tidak baik. Kami juga segera melaksanakan sosialisasi kepada kanwil di seluruh Indonesia," ucapnya.

Dalam Keputusan Dirjen itu ada 13 syarat yang harus dilengkapi masyarakat yang mengajukan izin sebagai PPIU. Selain verifikasi dokumen, kanwil juga diwajibkan melakukan peninjauan lapangan, cek rekam jejak pelanggaran hukum, dan koordinasi dengan instansi terkait.

Seperti diketahui moratorium itu diberlakukan sejak 2018. Hingga saat ini ada 979 PPIU yang sudah dapat izin dari Kemenag.

Ini 13 syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan PPIU:

1. Fotokopi akte notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata.
2. Fotokopi KTP pemilik saham, komisaris, dan direksi. Semuanya harus WNI dan beragama Islam.
3. Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus.
4. Pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dan tidak sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan umrah dan haji khusus.
5. Fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa kantor paling singkat empat tahun yang disahkan notaris.
6. Surat keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Farrah
7. Fotokopi pengesahan tanda daftar usaha pariwisata.
8. Dokumen laporan kegiatan usaha paling singkat dua tahun sebagai biro perjalanan wisata.
9. Fotokopi sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori BPW yang masih berlaku.
10. Struktur Organisasi BPW yang ditandatangani Direktur Utama dan dibubuhi cap perusahaan.
11. Fotokopi Surat kontrak kerja karyawan biro perjalanan wisata.
12. Dokumen laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir yang diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opinion Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
13. Fotokopi surat keterangan fiskal dan fotokopi NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan.

Editor : Rizal Bomantama