Ombudsman Terima 1.004 Pengaduan selama Pandemi Covid-19, Paling Banyak Soal Bansos

Felldy Utama ยท Rabu, 03 Juni 2020 - 17:16 WIB
Ombudsman Terima 1.004 Pengaduan selama Pandemi Covid-19, Paling Banyak Soal Bansos

Ilustrasi bansos (Dok Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melaporkan perkembangan pengaduan masyarakat terdampak Covid-19 kepada posko yang telah dibentuk Ombudsman. Berdasasarkan data yang dihimpun sampai hari Jumat (29/5/2020) kemarin, total sebanyak 1.004 laporan pengaduan.

Laporan paling banyak yang diterima Ombudsman yakni terkait bantuan sosial. Pengaduan terkait Bansos diantaranya terkait dengan persoalan penyaluran bantuan yang tidak merata, baik dalam hal waktu, sasaran/masyarakat penerima maupun wilayah distribusi; ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan; masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya, terdaftar tapi tidak menerima bantuan; dan tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.

"Angka tertinggi laporan pada tanggal 18 dan 19 Mei, ada 83 laporan dalam satu hari dan 82 laporan," kata Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, dalam jumpa persnya secara virtual, Rabu (3/6/2020).

Rifai menyampaikan ada lima Provinsi dengan jumlah pengaduan tertinggi. Rinciannya antara lain ; Banten sebanyak 131 pengaduan, Sumatera Barat 117 pengaduan, Jakarta Raya sebanyak 77 pengaduan, dan Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 70 pengaduan.

"Berdasarkan substansi, laporan paling banyak terkait dengan bantuan sosial. Sebanyak 81,3% laporan kepada Ombudsman terkait Bansos, atau 817 pengaduan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Ombudsman juga menemukan di beberapa wilayah seperti Jambi dan Papua diduga ada upaya manipulasi data penerima bantuan sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga mengganti nama penerima yang asli dengan penerima lain yang justru tidak tepat sasaran.

"Di Sulawesi Barat, Ombudsman juga menerima laporan adanya pemotongan jumlah bantuan sosial yang awalnya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000," tuturnya.

Disamping persoalan Bansos, Rifai mengatakan bahwa pengaduan juga menyoal bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 149 aduan atau 14,84%, disusul pelayanan kesehatan 19 aduan atau 1,89% transportasi sebanyak 15 aduan atau 1,49%, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 0,40%.

Dari laporan tersebut, sebanyak 18,5% laporan telah ditindaklanjuti dengan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO), antara lain dengan segera berkoordinasi langsung dengan pengambil keputusan di instansi terlapor. “Metode RCO dimaksudkan agar penyelesaian kasus yang dilaporkan mendapatkan prioritas instansi terlapor karena terkait pelayanan publik yang berisiko misalnya menyangkut nyawa manusia," katanya.

Sementara itu, sebanyak 53,5% laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman dengan melakukan koordinasi dan meneruskannya kepada Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah terkait. Selanjutnya penyelesaian laporan tersebut akan dimonitor oleh Ombudsman.

“Ombudsman memberikan saran agar Pemerintah dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dalam penanganan dan pengendalian dampak Covid-19 terhadap masyarakat," pungkasnya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq