Pakar Hukum Nilai Ada Kekeliruan Hakim Tangani Perkara Irman Gusman

Felldy Utama ยท Sabtu, 08 Desember 2018 - 15:37 WIB
Pakar Hukum Nilai Ada Kekeliruan Hakim Tangani Perkara Irman Gusman

Pakar Hukum Nilai Ada Kekeliruan Hakim Tangani Perkara Irman Gusman

JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara dari Universitas Pancasila Muhammad Rullyandi menilai hakim tidak bisa memenuhi temuan hukum atas perkara kasus suap yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman.

Dia melihat dalam putusan pengadilan tingkat pertama kasus Irman, hakim hanya sebagai corong dari undang-undang saja. Menurut dia, seorang hakim itu juga harus bisa mencari keadilan atas perkara yang ditanganinya. Jika hal ini tidak dilakukan, ia menilai sangat berbahaya.

"Bahaya sekali ini, karena yang paling penting hakim itu mencari keadilan, mendekatkan keadilan. Kalau corong undang-undang itu saja, ya sama juga dengan jaksa dan penyidik," kata Rully, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Hukum dan Penegakan Keadilan,' di Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

BACA JUGA: 4 Aspek Ini Mesti Dilihat dalam Kasus Irman Gusman

Bahkan, dia berpendapat, jika seorang hakim yang tengah memutus sebuah perkara harus juga didasari temuan hukum dan bisa menginterpretasinya dalam memberikan keadilan. Namun, Rully melihat dalam hal ini hakim belum memenuhi hal tersebut.

"Persoalan perkara pak Irman Gusman ini ada yang tidak clear dalam pandangan hukum seorang hakim. Bahwa unsur penyalahgunaan jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya tidak bisa dipenuhi," ujar Rully.

"Jadi harus ada penemuan hukum. Ini di sini tidak ada penemuan hukum, keliru ini. Bahkan, terjadi penyalahgunaan dalam penerapan hukum, itu bahaya. Bayangkan, orang bisa dizalimi dan menetap di penjara, melanggar HAM itu," katanya lagi.

Senada dengan Muhammad Rullyandi, pakar hukum dan founder SA Institute DR Suparji Ahmad juga menyampaikan hal yang sama jika putusan perkara Irman Gusman hakim telah memutuskannya dengan keliru.

"Alasan yang cukup kuat hakim di PK untuk meninjau di putusan sebelumnya karena ada kekeliruan dalam penerapan makna gratifikasi dan memperdagangkan pengaruh," kata Suparji menegaskan.


Editor : Djibril Muhammad