Pakar Hukum: Pinjaman Online Rawan Penipuan, Jangan Mudah Tergiur

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 14 Februari 2019 - 17:04 WIB
Pakar Hukum: Pinjaman Online Rawan Penipuan, Jangan Mudah Tergiur

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hajar meminta masyarakat tidak mudah tergoda dengan pinjaman online. (Foto:ilustrasi/okezone).

JAKARTA, iNews.id – Keberadaan pinjaman online dinilai telah meresahkan masyarakat. Selain bunga yang sangat tinggi, para penagih utang dari perusahaan penyedia keuangan berbasis aplikasi (fintech) intimidatif dan berperilaku kasar.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hajar mengingatkan, pinjaman online rawan penipuan. Apalagi yang dijalankan oleh fintech ilegal. Masyarakat yang menjadi korban atau mendapati hal demikian diminta tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Pelaku dapat dipidana.

"Jika cukup bukti bisa dibawa ke ranah pidana dengan tuntutan sebagai penipuan. Contohnya bisa dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun (penjara)," kata Fickar saat dihubungi iNews.id, Kamis (14/2/2019).

BACA JUGA: 9 Fakta Pinjaman Online, Cair Cepat tapi Bunga Mencekik Leher

Terkait maraknya kasus-kasus berkaitan dengan pinjaman online, dia pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mengintensifkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Tujuannya, memblokir akun-akun pinjaman online ilegal.

”Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terancam dalam bayang-bayang utang pinjaman online,” ujarnya.

Kasus pinjaman online kembali merebak setelah seorang sopir taksi tewas bunuh diri. Sebelum mengakhiri hidupnya, dia menulis pesan agar OJK dan aparat kepolisian memberantas pinjaman online.

Satgas Waspada Investasi OJK menemukan 231 aplikasi pendanaan online ilegal baru sejak Januari 2019. Selain China yang mendominasi, fintech ilegal tersebut juga berasal dari Rusia dan Korea Selatan (Korsel).

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing mengatakan, semua fintech ilegal yang teridentifikasi itu sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain diblokir, Satgas juga melaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti.

"Saat ini kita menemukan 231 fintech ilegal yang baru, kita bisa bayangkan banyaknya fintech-fintech ilegal," ujarnya di Gedung OJK, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Dari total 231 fintech ilegal, China masih mendominasi asal fintech luar negeri dengan porsi 7 persen. Selain China, fintech ilegal dari negara-negara lain juga ikut menyerbut Indonesia seperti Rusia dan Korsel.

BACA JUGA: Bareskrim Usut 8 Laporan Kasus Pinjaman Online, 4 Orang Jadi Tersangka

Abdul Fickar mewanti-wanti masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih jasa pinjaman online. Mereka diminta agar tidak mudah tergiur terutama karena proses yang mudah. Menurutnya lebih baik masyarakat beralih menjadi anggota koperasi yang lebih aman.

"Jangan mudah ambil pinjaman, perhitungkan kemampuan mengembalikan. Daripada terlilit utang dan stres, lebih baik menjadi anggota koperasi di lingkungan (tempat tinggal)," ujarnya.


Editor : Zen Teguh