Pakar Ilmu Politik UI: Bawaslu Sudah Tak Netral di Pilpres 2019

Antara ยท Kamis, 10 Januari 2019 - 05:06 WIB
Pakar Ilmu Politik UI: Bawaslu Sudah Tak Netral di Pilpres 2019

Logo Bawaslu (ilustrasi). (Foto: iNews.id/Dok.)

JAKARTA, iNews.id – Pakar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah, menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Itu bisa dilihat dari cara badan itu menangani dugaan pelanggaran pemilu selama beberapa bulan terakhir.

“Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral, sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralannya,” kata Chusnul di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Dia mencontohkan, kasus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, seakan-akan diarahkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai bentuk pelanggaran. Padahal, aksi Anies tersebut sejatinya tak perlu dipersoalkan karena acara yang dihadiri Anies ketika itu berlangsung tertutup.

“Ini persoalannya, Anies di dalam acara partai yang tertutup, bukan terbuka,” tutur Chusnul.

Dia pun balik bertanya kepada penyelenggara pemilu yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Dia tak mengerti dengan komitmen netralitas dari penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu.

“Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada macam-macam. Artinya, sudah ada kecenderungan untuk apa pun (dugaan pelanggaran) yang berasal dari oposisi itu cepat sekali (diproses oleh penyelenggara pemilu). Termasuk ke kontainer (hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara), itu tugasnya Bawaslu bukan KPU,” ujar Chusnul.

BACA JUGA: 75 Menit Bersama Bawaslu, Anies Dicecar 27 Pertanyaan soal Pose 2 Jari

Sebelumnya, Anies menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu. Pemeriksaan itu terkait dengan aksi sang gubernur DKI mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Desember lalu.

“Ada 27 pertanyaan yang diberikan (Bawaslu). Prosesnya mulai jam satu (13.00 WIB) selesai jam dua lebih seperempat (14.15 WIB), dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi. Jadi, tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi,” ungkap Anies usai menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Mantan rektor Universitas Paramadina itu mengaku mendapatkan pertanyaan seputar kegiatan Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul. Ketika itu, Anies berkesempatan memberikan kata sambutan dan sempat mengacungkan pose dua jari—yang ditafsirkan sebagai bentuk dukungan kepada pasangan capres–cawapres nomor urut 02.

“Mereka (Bawaslu) menyampaikan videonya lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang sehingga tidak perlu saya menambahkan. Karena apa yang terucap di situ jelas kalimatnya, bisa di-review dan Bawaslu bisa menilainya. Itu aja sih,” ujarnya.

Sebelum kasus Anies, dua menteri Kabinet Kerja juga pernah dilaporkan ke Bawaslu lantaran aksi mereka mengacungkan satu jari sebagai simbol mendukung capres tertentu di dalam forum Pertemuan Tahunan World Bank dan IMF di Bali, Oktober 2018. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu justru menilai aksi terang-terangan kedua menteri itu bukan sebagai pelanggaran pemilu.

BACA JUGA: Bawaslu Nilai Aksi Luhut dan Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank Bukan Pelanggaran Pemilu


Editor : Ahmad Islamy Jamil