PAN dan Nasdem Setuju Omnibus Law dengan Sejumlah Catatan

Rizki Maulana ยท Rabu, 11 Maret 2020 - 06:39 WIB
PAN dan Nasdem Setuju Omnibus Law dengan Sejumlah Catatan

Pertemuan antara petinggi PAN dan Nasdem, Selasa (10/3/2020). (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk partai politik. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan Omnibus Law namun dengan beberapa catatan.

Zulkifli menilai RUU Omnibus Law dapat memotong beberapa rantai birokrasi sehingga tak berbelit. Menurutnya RUU Omnibus Law menjadi berbahaya jika memotong kewenangan instansi terkait.

"Semangat Omnibus Law yaitu memotong rantai birokrasi yang panjang dan berbelit sehingga jadi mudah dan cepat. Tentu kami setuju, dengan catatan tidak menghilangkan substansi kewenangan, itu bisa berbahaya," katanya usai pertemuan di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

Pria yang menjabat Wakil Ketua MPR ini mengaku telah melakukan studi banding ke sejumlah negara terkait Omnibus Law ini. Menurutnya Omnibus Law menjadi efektif jika pemerintah fokus pada pemotongan rantai birokrasi, bukan mengurus kewenangan instansi.

"Itu bisa berbahaya, misal ada kewenangan Kemenhut, KLHK, BPN, dan lain-lain yang dipotong. Tentu substansinya tidak bisa begitu saja dipotong, tapi yang diperpendek adalah birokrasi menjadi singkat dan cepat," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Hatta Rajasa mengatakan gagasan tentang Omnibus Law harus dihargai. Namun dalam prosesnya pembahasannya, DPR harus kritis. Jika tidak akan menimbulkan ketidakpastian di mata masyarakat.

"Dalam prosesnya DPR harus kritis. Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian. Justru Presiden dan Pemerintah Indonesia akan cepat menjalankan prosesnya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, pihaknya setuju akan hadirnya omnibus law. Bahkan dia berharap, RUU Cipta Kerja yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2020 ini dapar segera dibahas dengan cepat di DPR dan segera disahkan.

"Nasdem melihat ini adalah upaya yang amat sangat diharapkan bisa mempercepat progress pembangunan nasional," ujar Surya.

Namun, Surya tidak serta merta setuju begitu saja. Dia melihat ada beberapa pasal yang perlu direvisi, terkhusus terkait pasal-pasal yang saat ini menimbulkan polemik di masyarakat.

"Barangkali yang perlu direvisi, maka ada daftar isian masalah yang perlu menjadi pembahasan. Sekarang tergantung pimpinan DPR agar untuk segera memusyawarahkannya sesuai dengan proses dan mekanisme yang ada di sana," kata Surya.

Editor : Rizal Bomantama