Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Stimulus untuk Perusahaan Pers

Rizki Maulana ยท Kamis, 14 Mei 2020 - 17:42:00 WIB
Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Stimulus untuk Perusahaan Pers
Asosisasi Perusahaan Media mendesak pemerintah memberikan insentif ekonomi kepada perusahaan media

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media mendorong pemerintah memberikan stimulus ekonomi untuk membantu industri media yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah perlu mengucurkan insentif di luar yang sudah dianggarkan Rp405 triliun untuk bantuan sosial dan penanganan lainnya.

Stimulus ekonomi bagi perusahaan media penting karena komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan Covid-19. Media berperan penting menyampaikan informasi dan pesan yang benar dan akurat dalam penanggulangan wabah ini.

"Dengan ini kami mendorong pemerintah untuk menaikkan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp405 triliun yang sudah diputuskan kemarin," kata Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Januar P Ruswita dalam konferensi pers daring yang diselenggarakan Dewan Pers, Kamis (14/5/2020). Dia menuturkan, pemerintah juga diminta memberikan subsidi kertas terutama untuk industri media cetak.

Terdapat tujuh poin tuntutan dari Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media kepada pemerintah. Tujuh poin tersebut yakni:

1. Mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.

2. Mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20 persen dari harga per kilogram komoditas tersebut.

3. Mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30 persen dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020.

4. Mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

5. Mendorong Negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dan lain-lain. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

Tujuh poin tuntutan tersebut disusun oleh 12 asosiasi, yaitu SPS, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Forum Pemred, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Selain itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), dan Dewan Pers.

Editor : Zen Teguh

Bagikan Artikel: