Panggil Wali Kota Tangerang, Mendagri Minta Pelayanan Publik Diaktifkan Kembali

Antara ยท Kamis, 18 Juli 2019 - 12:44 WIB
Panggil Wali Kota Tangerang, Mendagri Minta Pelayanan Publik Diaktifkan Kembali

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menghentikan sejumlah pelayanan publik terkait kisruhnya dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penghentian itu berupa pemutusan aliran listrik, air dan sampah di lingkungan perkantoran milik Kemenkumham di wilayah Tangerang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Wali Kota Tangerang mengaktifkan kembali pelayanan publik yang sempat terhambat tersebut. "Siang ini disampaikan langsung, karena terhentinya layanan publik mengganggu masyarakat," kata Menteri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

BACA JUGA:

Konflik dengan Kemenkumham, Wali Kota Tangerang Dipanggil Mendagri

Perseteruan Menkumham-Wali Kota Tangerang, Ini Sikap Mendagri

Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang terkait Sengketa Lahan

Mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI Perjuangan ini menilai, polemik antarlembaga dan pemerintah daerah tidak boleh merugikan masyarakat. "Tindakan memutus aliran listrik dan air, tidak mengganggu Kemenkumham, jadi mengganggu masyarakat," ujar Tjahjo.

Dia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tetap memberikan pelayanan publik walaupun persoalan dengan Kemenkumham belum selesai atau berlanjut ke ranah hukum. "Silakan jalan, hak Kemenkumham dan Pemkot Tangerang untuk melakukan upaya hukum, kami juga mencoba melakukan mediasi," kata Tjahjo.

Mendagri pada siang ini memanggil Wali Kota Arief R Wismansyah. "Siang ini ya kita panggil, intinya minta kejelasan ini, kan ini berawal dari masalah aturan RUPR dan RTRW," ujar Tjahjo.

Seharusnya, persoalan perizinan aset tersebut, kata Tjahjo bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik sehingga tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut. Persoalan itu mencuat ke publik ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM dengan menyebut Arief mencari gara-gara.

Mengingat, Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian di Pemkot Tangerang.

Ombudsman RI juga menyayangkan pertikaian antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kementerian Hukum dan HAM ujungnya berdampak merugikan rakyat. "Untuk kedua belah pihak silakan bertikai kalau perlu sampai pengadilan, tapi pelayanan terhadap masyarakat jangan dijadikan senjata," kata anggota Ombudsman RI, Alvi Lie.


Editor : Djibril Muhammad