PBNU Yakin Ancaman People Power terkait Pilpres 2019 Tidak Terjadi

Antara ยท Rabu, 17 April 2019 - 19:07 WIB
PBNU Yakin Ancaman People Power terkait Pilpres 2019 Tidak Terjadi

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengaku yakin tidak akan ada "people power" terkait hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Saya yakin tidak ada 'people power'. Toh sudah ada mekanisme konstitusional bila ada yang keberatan dengan hasil pemilu," katanya di Jakarta, Rabu (17/4/2019).

BACA JUGA:

Sambutan di Depan Ribuan Perangkat Desa, Wiranto Singgung People Power

Sekjen Perindo Minta Amien Rais Hormati Penyelenggara Pemilu

Tanggapi Amien Rais, Jokowi: Jangan Menekan dengan Menakuti Rakyat

Hal itu disampaikan Robikin melihat hasil sementara hitung cepat (quick count) lembaga-lembaga survei yang memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).

Dia menjelaskan, hukum memberi ruang yang cukup bagi yang keberatan terhadap hasil pemilu dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Itu cara yang sah di negara hukum demokratik sebagaimana ditentukan UUD 1945," ujar Robikin.

Penggunaan mekanisme konstitusional merupakan cermin masyarakat dan bangsa yang berbudaya. Selain itu, peran para pemimpin juga akan menentukan, apakah masyarakat akan tenang atau sebaliknya dalam menyikapi hasil pilpres.

Menurut Robikin, masyarakat Indonesia umumnya masih sangat terpengaruh perilaku para elite, para tokoh dan pemuka agama, termasuk tokoh berpengaruh di dunia maya, media sosial.

"Elite politik, tokoh masyarakat, dan pemuka agama harus memberi teladan kepada masyarakat. Sikap kenegarawanan mereka akan memengaruhi perilaku masyarakat kebanyakan," tutur Robikin.

Sebelumnya, anggota Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais mengatakan siap menggerakkan kekuatan rakyat atau people power jika menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Kecurangan itu jika ditemukan secara terukur, sistematik dan masif.

"Kalau bisa kita buktikan ternyata ada kecurangan yang terukur sistematik dan masif itu kemudian Wassalamu'alaikum, kita akan bergerak," kata Amien Rais, Jakarta, Senin, 1 April 2019.


Editor : Djibril Muhammad