Pelajari DIM Revisi UU, Jokowi Tegaskan Independensi KPK Tak Diganggu

Ilma De Sabrini ยท Rabu, 11 September 2019 - 12:40 WIB
Pelajari DIM Revisi UU, Jokowi Tegaskan Independensi KPK Tak Diganggu

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan pers di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019). (Foto: iNews.id/Ilma Naviah de Sabrini).

JAKARTA, iNews.id - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) akan mempelajari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secepatnya keputusan tentang revisi itu akan disampaikan.

"Revisi UU KPK baru saya terima DIM-nya dan saya pelajari hari ini. Saya menyampaikan materi apa yang perlu direvisi. Secepatnya nanti saya umumkan," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Mengenai kontroversi dalam revisi UU tersebut, termasuk kewenangan penyadapan yang harus seizin Dewan Pengawas sehingga dianggap melemahkan KPK, Jokowi tidak mau buru-buru mengambil keputusan.

BACA JUGA: Febri Diansyah soal RUU KPK: Jangan Ada Kesimpulan Prematur 

Terpenting yakni mempelajari terlebih dahulu DIM tersebut sehingga diketahui mana pembatasan yang dinilai perlu atau tidak.

"Saya ingin melihat DIM-nya itu dan ada pembatasan yang tidak perlu dan sehingga indepensi KPK tidak terganggu. Satu persatu akan kita pelajari dan kita putuskan karena tentu saja ada yang tidak setuju atau tidak," kata dia.

Revisi UU KPK menuai polemik. Pimpinan KPK bahkan telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk memberikan masukan terkait revisi tersebut. KPK menegaskan bahwa saat ini mereka tidak membutuhkan perubahan atas undang-undang tersebut.

Namun, di sisi lain seluruh fraksi di Komisi III DPR setuju untuk merevisi undang-undang itu. DPR menegaskan bahwa revisi bukan untuk melemahkan KPK, namun justru memperkuat lembaga pemberantas korupsi ini.


Editor : Zen Teguh