Pemerintah dan DPR Sepakati 50 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Felldy Utama ยท Kamis, 16 Januari 2020 - 19:35 WIB
Pemerintah dan DPR Sepakati 50 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Menkum HAM Yasonna H Laoly bersama pimpinan Badan Legislatif (Baleg) DPR, Kamis (16/1/2020). (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyepakati 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Dari pemerintah diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusian (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, kesepakatan merupakan hasil rapat kerja bersama dengan pemerintah, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Alhamdulillah hari ini badan legislasi sudah selesai. Hasilnya adalah menetapkan 50 RUU prioritas tahun 2020," katanya di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Supratman menyampaikan, dari 50 draf RUU yang telah dibahas dalam rapat kerja (Raker) sebelumnya, empat di antaranya mengalami perubahan dari apa yang telah ditetapkan pada sore ini.

Pertama RUU TNI, semula usulan pemerintah sekarang menjadi usulan Baleg DPR. Kedua, RUU Sistem Pendidikan Nasional, semula usulan Komisi X berubah menjadi usulan pemerintah. Ketiga, memasukkan RUU tentang Bakamla masuk dalam Prolegnas prioritas 2020. Keempat, RUU Tentang Komisi Yudisial semula usulan Baleg kemudian didrop (dibatalkan).

Dalam pengambilan keputusan ini, Supratman menuturkan, sembilan fraksi partai politik telah menyampaikan pandangannya dan menyepakati pengesahan Prolegnas prioritas 2020. Hanya saja, dia mengakui, ada tiga fraksi yang memberikan catatan.

"Namun semua fraksi setuju dengan pengesahan RUU Prolegnas prioritas 2020. Catatan-catatan ini akan menjadi lampiran terhadap keputusan yang kita ambil," ujarnya.

Mewakili pemerintah, Menkumham Yassona H. Laoly mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan serta persetujuannya terhadap 50 RUU menjadi Prolegnas prioritas tahun 2020.

"Kami berharap ini dapat kita selesaikan, atas kesepakatan bersama dapat diselesaikan dengan cepat, tentu dengan mempertimbangkan masukan-masukan seluruh fraksi. Mohon juga segera (RUU Prolegnas Prioritas) diputuskan ke rapat paripurna, agar nanti dengan selesainya rapat paripurna kita ajukan beberapa Surpres (surat presiden)," ujar Yassona.

Berikut 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus)

30. RUU tentang PKS
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
39. RUU tentang Profesi Psikologi

40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus)
42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus)
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus)
48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
49. RUU tentang Daerah Kepulauan
50. RUU tentang Bakamla.


Editor : Djibril Muhammad