Tragedi Nduga

Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris

Irfan Ma'ruf ยท Kamis, 06 Desember 2018 - 21:40 WIB
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris

Majelis Nasional KAHMI mengutuk serangan keji OPM terhadap para pekerja PT Istaka Karya (Persero) di Nduga, Papua, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/12/2018). (Foto: istimewa).

JAKARTA, iNews.id – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Inslam (KAHMI) mengungkapkan keprihatinannya atas tragedi di Tanah Papua. Insiden pembunuhan massal pekerja PT Istaka Karya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya tidak saja sadis dan di luar perikemanusiaan, namun juga mencoreng kedaulatan NKRI.

Mencermati tragedi kemanusiaan tersebut, Majelis Nasional KAHMI mengutuk keras aksi keji tanpa perikemanusiaan kelompok separatis OPM dan mendesak agar aparat hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan kemanusian di Tanah Papua. Terhadap jatuhnya para korban, KAHMI mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya.

”Sudah terlalu banyak korban sipil dan aparat negara akibat tindakan kekerasan dan terorisme di Papua. Oleh karena itu, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa di masa mendatang, mendesak pemerintah untuk menetapkan OPM sebagai organisasi teroris,” kata Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

BACA JUGA: TNI-Polri Evakuasi 15 Jenazah Korban Pembunuhan KKB di Nduga

Mantan Ketua MK ini juga mendesak agar aparat keamanan untuk lebih meningkatkan fungsi public services kepada masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan pengayoman, dan meningkatkan kemampuan deteksi dini dan antisipatif, untuk mencegah tindakan kejahatan terulang kembali.

Hamdan melanjutkan, dalam kejadian yang merenggut nyawa belasan warga sipil ini, KAHMI juga mendesak kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menangkap segera pelaku pembakaran bendera Merah Putih.

Secara khusus kepada aparat KAHMI seluruh Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk terus mewaspadai gerakan separatis yang merongrong kewibawaan NKRI, serta kehormatan bangsa, dengan menunjukkan sikap dan komitmen yang jelas menghadapi tindakan brutal dari kelompok separatis di Papua dan Papua Barat.

”Meminta kepada Pemerintah untuk tidak berhenti membangun di Tanah Papua, karena bagian integral dari wilayah NKRI yang harus mendapatkan kesejahteraan dan keadilan,” kata Hamdan.


Editor : Zen Teguh