Pengamat Sebut Pemerintah Punya 3 Opsi Penentuan Nasib WNI Eks ISIS

Wildan Catra Mulia ยท Senin, 10 Februari 2020 - 07:38 WIB
Pengamat Sebut Pemerintah Punya 3 Opsi Penentuan Nasib WNI Eks ISIS

Pengamat Terorisme UI, Ridwan Halib. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia dinilai memiliki tiga opsi untuk menentukan nasib warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang masih ada di luar negeri. Pengamat Terorisme Universitas Indonesia, Ridwan Habib mengatakan tiga opsi itu masing-masing memiliki risiko.

Tiga pilihan menurut Ridwan itu pertama, melakukan penolakan dan membiarkan mereka di sana, kemudian memulangkan semua ke Indonesia tanpa kecuali, dan pemulangan secara selektif. Menurutnya pemerintah harus menyiapkan mekanisme penyaringan jika akhirnya memutuskan memulangkan mereka, baik seluruhnya maupun sebagian.

"Jika akhirnya pemerintah memutuskan untuk memulangkan, maka harus ada jaminan mereka yang dibawa pulang sudah melewati proses identifikasi, screening, dan wawancara bahwa mereka adalah bagian dari WNI," katanya di kawasan Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Ridwan mengatakan tiga opsi ini memiliki risiko yang berbeda. Dia mengingatkan pemerintah jika setiap keputusan pasti menuai pro dan kontra baik dari dalam negeri maupun internasional.

Dia mengatakan jika pemerintah memilih opsi pertama dengan tidak memulangkan seluruh WNI maka ada tiga risiko yang harus dihadapi. Pertama, jika kamp-kamp di Suriah dibubarkan ada kekhawatiran mereka akan memaksa masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur yang tak diduga. Hal ini lebih berbahaya ketimbang memulangkan semua WNI eks ISIS dengan penjagaan ketat.

"Kemudian secara hak asasi manusia (HAM) akan ada kecaman dan pertanyaan dari dunia internasional, kenapa pemerintah Indonesia menolak memulangkan perempuan lemah dan anak-anak yang berstatus pengungsi," katanya.

Risiko yang ketiga adalah hal itu bisa dijadikan bahan bagi lawan politik untuk mengritik keras pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan tuduhan-tuduhan seperti tak berpihak pada muslim, perempuan, dan anak-anak. Sementara itu ada tiga risiko yang bisa timbul jika pemerintah memulangkan seluruh WNI eks ISIS ke Indonesia. Pertama, negara belum memiliki prosedur deteksi ideologi yang mumpuni untuk memastikan seseorang sudah kembali ke dalam pemikiran Pancasila atau belum.

"Kedua, alumni Suriah sangat didengar di bawah tanah ISIS, beda dengan orang yang belum pernah berangkat," katanya.

Faktor ketiga yang perlu dipikirkan adalah sistem deradikalisasi di Indonesia yang belum sempurna. Sementara itu menurut Ridwan opsi pemulangan WNI eks ISIS secara selektif memiliki risiko paling kecil. Yaitu memilih perempuan lemah dan anak-anak untuk diselamatkan.

"Dengan konseling psikologis tertentu mereka masih bisa diperbaiki," ujarnya.


Editor : Rizal Bomantama