Pengesahan UU Ciptaker Tuai Protes, Pimpinan DPR Sebut Lumrah

Kiswondari, Sindonews ยท Selasa, 06 Oktober 2020 - 19:06:00 WIB
Pengesahan UU Ciptaker Tuai Protes, Pimpinan DPR Sebut Lumrah
Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap lumrah jika proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) menjadi UU menuai protes. Salah satu bentuk protes yang dilakukan yaitu aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh.

Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin menganggap aksi unjuk rasa pengesahan UU Ciptaker sebagai masukan. Menurutnya sudah menjadi hal biasa jika pengesahan sebuah UU menuai pro dan kontra.

"Masukan-masukan itu kan biasa sebagai pro dan kontra. Yang pro dan kontra bukan hanya UU Cipta Kerja saja tapi seluruh produk UU. Kalau kita lihat di MK (Mahkamah Konstitusi) itu ada beberapa UU lumayan banyak yang digugat,” kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Politikus Partai Golkar ini menegaskan jumlah UU yang digugat di MK hampir 90 persen. Dia mengatakan masukan-masukan yang ada akan menjadi introspeksi bagi DPR baik terkait substansi maupun mekanisme tata tertib.

Soal penolakan pengesahan UU Ciptaker yang menjadi trending topic di dunia maya, Azis mengatakan hal itu bisa terjadi karena media massa. Menurutnya UU lain pernah menjadi trending topic dan DPR tetap berusaha maksimal bekerja secara kolektif kolegial di antara sembilan fraksi yang ada.

“Putusan ini bukan putusan personal tapi keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari sembilan partai yang ada di sini,” ucap Azis.

Saat ditanya soal apakah pengesahan UU Ciptaker akan mempengaruhi kepercayaan publik pada DPR, Azis mempersilakan masyarakat menuangkannya dalam proses demokrasi. Salah satunya dalam pemilihan anggota legislatif dalam Pemilu.

“Sepanjang rakyatnya memilih di tahun 2024 dia akan masuk lagi di dalam parlemen treshold. Yang menilai itu masyarakat,” ujarnya.

Editor : Rizal Bomantama