Periksa Deputi Bidang Polhukam Bappenas, KPK Telusuri RUPS Penentuan Mitra Penjualan PTDI

Rizki Maulana ยท Selasa, 16 Juni 2020 - 01:00 WIB
Periksa Deputi Bidang Polhukam Bappenas, KPK Telusuri RUPS Penentuan Mitra Penjualan PTDI

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rizky Febrianto, Senin (15/6/2020). Rizky diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dalam penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) 2007-2017.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri mengatakan dalam pemeriksaan kali ini, Rizky berstatus sebagai saksi untuk tersangka Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PTDI. Selain Rizky, satu saksi lagi yang menghadiri pemeriksaan yaitu eks Deputi National Defence and Hightech Industries (NDHI) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fajar Hari Sampurno. Fajar juga diperiksa untuk tersangka Irzal Rinaldi Zailani.

"Penyidik mengonfirmasi kepada kedua saksi tersebut terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Penentuan Mitra Penjualan PTDI," kata Ali Fikri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2020).

Pada hari ini, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Namun yang hadir hanya Rizky dan Fajar. Dua saksi lainnya, yaitu Neny Sutaeni dan Hamzah Baswani tidak hadir di Gedung Lembaga Antirasuah.

Ali menjelaskan KPK akan memeriksa dua saksi yang belum diperiksa tersebut di lain hari. Menurutnya, lokasi pemeriksaan akan dilangsungkan di Bandung, namun untuk waktunya belum ditentukan.

"Saksi tidak hadir Neny Sutaeni, profesi guru dan Hamzah Baswani profesi karyawan swasta. Pemeriksaan akan dilakukan di Bandung," ucapnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PTDI pada Tahun 2007-2017, Jumat (12/6/2020). Kedua tersangka, yaitu Budi Santoso selaku Direktur Utama PTDI dan Irzal Rinaldi Zailani selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah.

Kasus dugaan korupsi di PTDI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar Amerika Serikat. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Rizal Bomantama