Perindo, Gerindra, Hanura dan PPP Laporkan KPU DKI ke DKPP

Wildan Catra Mulia ยท Senin, 20 Mei 2019 - 14:20 WIB
Perindo, Gerindra, Hanura dan PPP Laporkan KPU DKI ke DKPP

Pemilu 2019. (Foto: ilustras)

JAKARTA, iNews.id - Partai Perindo, Gerindra, Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta hari ini melaporkan KPU Provinsi DKI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tidak hanya itu, beberapa partai politik (parpol) lainnya juga ikut dilaporkan.

Ketua DPW Perindo DKI Sahrianta Tarigan mengatakan, laporan tersebut terkait dugaan penggelembungan suara dan pemindahan suara pada Pemilu 2019 di DKI Jakarta.

"(Kami) melaporkan kepada DKPP pada hari ini tentunya pelapor itu kami semua Ketua DPW DKI dari Gerindra Pak Muhammad Taufik, dari Perindo saya sendiri Sahrianta Tarigan, dari Hanura Pak Ongen Sangaji, dari PPP Pak Aziz, jadi empat partai itu telah mendaftarkan laporan ke DKPP," tuturnya di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (20/5/2019).

BACA JUGA:

Prabowo Tolak Hasil Pilpres, Perindo: Berbesar Hati lah, Beri Contoh Baik

Marak Jual Beli Suara, Perindo Tuntut Penghitungan Ulang Pemilu di DKI

Perindo, PPP dan Hanura Gelar Aksi Demo Kecurangan Pemilu di KPU DKI

Sahrianta menambahkan, laporan dari pengurus empat partai DKI Jakarta ini telah diterima pihak DKPP dengan nomor 0320/PP01/V/2019 tanggal 20 Mei 2019. Dia juga mengeklaim empat partai tersebut telah memiliki cukup bukti yang ditemukan di lapangan.

"Di lapangan kami melihat terjadi penggelembungan suara, lalu ada pemindahan-pemindahan suara baik di internal partai tertentu maupun antarpartai. Jadi siang hari ini kami mau melaporkan penyelenggara secara struktur dari pimpinan (Pemilu) daerah DKI sampai ke bawah," ujarnya.

Sahrianta menyebutkan alasan dari empat partai tersebut melaporkan penyelenggara pemilu DKI Jakarta. Alasannya, selama ini pihaknya mendapatkan data-data yang berbeda.

"Itu saja ada perbedaannya, dari C1, DA1, pleno, scan plenonya, itu berbeda-beda semua, di mana sebagai bahan pertimbangan bahwa saksi-saksi kami khususnya untuk pleno DKI kami tidak tandatangani pengesahan," kata Sahrianta.


Editor : Djibril Muhammad