Kasus Suap Bakamla

Permohonan JC Ditolak, Eks Kabiro Bakamla Divonis 4 Tahun Penjara

Koran SINDO, Sabir Laluhu · Senin, 19 Maret 2018 - 20:26 WIB
Permohonan JC Ditolak, Eks Kabiro Bakamla Divonis 4 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis empat tahun penjara terhadap Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla‎), Senin (19/3/2018). (Foto: Koran SINDO/ Sabir Laluhu)

JAKARTA, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan putusan empat tahun penjara terhadap Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla‎).‎ ‎Nofel dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dalam delik penerimaan suap.

Majelis hakim juga menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan penasihat hukum Nofel. Majelis hakim menilai, saat pemeriksaan sebagai saksi, Nofel tidak mengakui perbuatannya menerima suap SGD104.500. Pengakuan itu baru diutarakan saat diperiksa sebagai terdakwa.

"Mengadili, memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nofel Hasan dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan," tegas Ketua Majelis Diah Siti Basariah saat membacakan amar putusan atas nama Nofel, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/3/2018).

Majelis hakim yang dipimpin ‎Diah Siti Basariah dengan anggota Sunarso, Hastopo, Sofialdi, dan Sigit Herman Binaji menilai, Nofel menerima suap sebesar SGD104.500‎ atau setara Rp992,75 miliar dengan menggunakan kurs 25 November 2016 saat penerimaan terjadi. Dia menerima suap dari tiga pemberi, yakni terpidana pemilik dan pengendali PT Meria Esa dan PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah alias Emi (divonis 2 tahun 8 bulan), keponakan Emi sekaligus pegawai Bagian Operasional Merial Esa Muhammad Adami Okta (terpidana divonis 1 tahun 6 bulan), dan Marketing Operasional PT Merial Esa Hardy Stefanus (terpidana divonis 1 tahun 6 bulan).

Nofel menerima suap bersama dua pihak terkait pemenangan proyek pengadaan drone dan satelit monitoring Bakamla yang bersumber dari APBN Perubahan 2016 yang dimenangkan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan Fahmi Darmawansyah alias Emi. Penerimaan suap tersebut tidak berhubungan penyusunan dan pengajuan anggaran dua proyek tersebut, sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

Meski begitu, majelis hakim sepakat dengan JPU bahwa penerimaan suap Nofel terbukti sesuai dengan dengan Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primer (pertama).

Anggota majelis hakim Sofialdi menyatakan, majelis hakim sudah mendengar dan membaca nota pembelaan (pleidoi) yang diajukan Nofel dan tim penasihat hukum termasuk mempertimbangkan permohonan JC yang diajukan dalam persidangan. Atas pengajuan JC ini, majelis menilai, saat pemeriksaan sebagai saksi Nofel tidak mengakui perbuatannya menerima suap SGD104.500. Pengakuan penerimaan itu baru diutarakan Nofel saat diperiksa sebagai terdakwa.

"Menurut majelis ‎permohonan JC terdakwa tidak dapat dikabulkan. Karena terdakwa belakangan baru mengakui pe‎nerimaan uang dari Adami Okta," tegas hakim Sofialdi.

Editor : Azhar Azis