Perseteruan Menkumham-Wali Kota Tangerang, Ini Sikap Mendagri

Hasan Kurniawan, Ilma De Sabrini ยท Kamis, 18 Juli 2019 - 04:00 WIB
Perseteruan Menkumham-Wali Kota Tangerang, Ini Sikap Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memanggil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terkait perseteruan dengan Menkumham Yasonna Laoly. (Foto: iNews.id).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjaga etika pemerintahan sebelum memutuskan suatu kebijakan. Arief semestinya juga selalu menempatkan pelayanan publik sebagai kepentingan utama.

Pernyataan Tjahjo merespons perseteruan Arief dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly. Dalam polemik aset lahan di Pemkot Tangerang, Arief memerintahkan agar penerangan jalan umum di kompleks Kemenkumham dimatikan. Tidak hanya itu, fasilitas pengambilan sampah juga dihentikan.

Tjahjo menegaskan, wali kota harus menjaga etika pemerintahan dengan tidak menuduh sesuatu yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Arief juga tidak boleh sepihak melakukan langkah-langkah yang merugikan publik seperti memutus air dan memutus aliran listrik.

"Itu kan tidak boleh karena ini masalah pelayanan publik, yang dirugikan adalah masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (17/07/2019).

Mendagri menegaskan, sikapnya ini bukan karena antara dia dan menkumham sesama menteri. Namun, seorang wali kota semestinya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam menentukan sesuatu, terutama yang menyangkut pelayanan umum.

"Kurang etis, kurang elok kalau melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu, minimal di pemerintah provinsi. Apalagi melakukan tindakan memangkas, memotong, dan merugikan masyarakat umum terkait dengan layanan publik," ujar menteri dari PDI Perjuangan ini.

Seperti diketahui, Kemenkumham melaporkan Arief Wismansyah ke kepolisian terkait dengan sengketa lahan milik Kemenkumham di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Pelaporan ini buntut dari sikap Arief yang memutus PJU di perkantoran Kemenkumham dan Kompleks Pengayom.

Tindakan Arief dipicu komentar Yasonna yang menyebutnya telah mempersulit perizinan pembangunan Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim).

Terkait perselisihan ini, Tjahjo menyerahkan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Gubernur diminta untuk segera memanggil Arief dan melakukan klarifikasi.

"Walaupun dia (Arief) secara telepon juga kontak dengan saya, tapi saya belum mau menanggapi dulu," ujar Tjahjo.

Editor : Zen Teguh