Pimpinan KPK Sepakat Pembahasan Kenaikan Gaji Dihentikan

Rizki Maulana ยท Jumat, 03 April 2020 - 21:24 WIB
Pimpinan KPK Sepakat Pembahasan Kenaikan Gaji Dihentikan

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. (Foto: iNews.id/Rizki Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghentikan pembahasan revisi peraturan pemerintah (RPP) terkait hak keuangan. Revisi PP itu salah satunya berisi usulan kenaikan gaji pimpinan KPK.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pimpinan KPK sepakat pembahasan kenaikan gaji dihentikan karena kondisi bangsa Indonesia tengah diterpa wabah virus corona. Menurutnya KPK sedang fokus memantau penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam percepatan penanganan virus corona.

"Pimpinan KPK telah menyampaikan agar proses pembahasan RPP terkait hak keuangan pimpinan KPK yang sedang berjalan di Kementerin Hukum dan HAM dihentikan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2020).

Ali pun merunutkan kronologi usulan RPP tentang kenaikan gaji pimpinan KPK guntuk menghentikan polemik di masyarakat. Menurutnya, publik wajib mendapatkan informasi secara lengkap terkait hal tersebut.

Pertama, usulan hak keuangan pimpinan KPK melalui perubahan PP Nomor 82 Tahun 2015 telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kemenkumham oleh Pimpinan KPK jilid IV, tepatnya di tanggal 15 Juli 2019. Salah satu pertimbangannya adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi rujukan.

Selanjutnya, sekitar bulan September 2019 KPK meminta pihak eksternal untuk melakukan kajian agar lebih objektif, termasuk tetap melihat keseimbangan dengan penghasilan pejabat di instansi lainnya. Dia menuturkan, Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya baru mengadakan pembahasan di bulan Februari 2020, dan itu pun atas undangan dari Kemenkumham.

"KPK yang diwakili oleh Biro Hukum dan Biro SDM diundang oleh Kemenkumham untuk membahas mengenai usulan RPP tersebut yang kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan RPP tersebut telah masuk program legislasi (Proleg) dan akan dilanjutkan pembahasannya," ucapnya.

Pada awal Maret 2020, Kemenkumham kembali mengundang KPK untuk hadir dalam pembahasan RPP lanjutan. Dalam pembahasan tersebut, turut serta perwakilan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Sekretariat Negara, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

"Kembali ditegaskan oleh Kemenkumham bahwa pembahasan RPP tersebut tidak dapat dihentikan dan akan terus dilanjutkan mengingat sudah masuk Proleg," tuturnya.

KPK berharap agar Kemenkumham memenuhi permintaan lembaga antirasuah yang ingin pembahasan RPP dihentikan. Menurutnya, keputusan ini diambil seiring bertambahnya jumlah pasien positif virus corona di Indonesia.

"Kami berharap Kemenkumham dapat menghentikan proses tersebut karena ada aspek kemanusiaan yang lebih besar yang perlu kita hadapi bersama saat ini," ujarnya.

Editor : Rizal Bomantama