PKS Sindir Pertemuan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri

Aditya Pratama ยท Sabtu, 27 Juli 2019 - 23:11 WIB
PKS Sindir Pertemuan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyindir pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, pertemuan tersebut sarat dengan simbol-simbol.

Saat bertemu dengan Jokowi pada Sabtu, 13 Juli 2019, Prabowo menaiki transportasi massal yakni Moda Raya Terpadu (MRT). Ketika Prabowo menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2019, muncul 'politik nasi goreng.'

BACA JUGA:

Pertemuan Mega-Prabowo Juga Bahas Desain dan Struktur Pemerintahan

Megawati: Nasi Goreng Ternyata Ampuh Luluhkan Hati Laki-Laki

Jokowi-Prabowo Bertemu, Tagar #03PersatuanIndonesia Bergema di Dunia Maya

Mardani menyampaikan, pertemuan antartokoh adalah hal yang lumrah. Namun, pertemuan akan menjadi tidak penting dan akan menjadi pembodohan publik jika tidak disertai sikap politik yang pasti.

"Di demokrasi biasa saja yang begini monggo jalan. Pertemuan itu menjadi kurang penting, pertemuan tanpa ada kejelasan sikap, buat saya itu pembohongan publik. Yang penting kami oposisi," ujarnya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Utak Atik Manuver Elit' di d'consulate resto, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Publik saat ini, menurut Mardani, sudah cerdas menilai setiap pertemuan yang dilakukan tokoh nasional. Terlebih, sebelumnya dua tokoh itu saling berlawanan pandangan dalam politik. Maka istilah politik nasi goreng maupun pertemuan di MRT tak perlu dibesar-besarkan karena maksud awal pertemuannya justru akan hilang.

"Kalau sekarang ada pertemuan mau nasi goreng, sop buntut atau apa, janganlah publik digede-gedein, publik itu sudah cerdas kok enggak perlu lagi berbagai macam metafora," kata Mardani.

Anggota DPR ini menyampaikan, rekonsiliasi usai Pilpres tidak akan selesai dengan adanya pertemuan antara dua pihak yang berseberangan. Namun, harus ada edukasi ke publik tentang politik dan demokrasi yang sehat.

"Rekonsiliasi tidak selesai dengan pertemuan-pertemuan, rekonsiliasi selesai dengan edukasi publik dan edukasi publik selesai ketika ada yang berani menyatakan 'kami oposisi'," ucapnya.


Editor : Djibril Muhammad