PN Jakarta Selatan Bacakan Putusan Praperadilan Imam Nahrawi Hari Ini

Antara ยท Selasa, 12 November 2019 - 07:22 WIB
PN Jakarta Selatan Bacakan Putusan Praperadilan Imam Nahrawi Hari Ini

Mantan Menpora Imam Nahrawi. (Foto: iNews.id/Ilma De Sabrini)

JAKARTA, iNews.id – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini dijadwalkan membacakan putusan atas gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Imam Nahrawi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang gugatan praperadilan itu telah bergulir selama enam kali persidangan.

Sidang perdana dimulai pada 21 Oktober lalu, dipimpin oleh hakim tunggal Elfian. Ketika itu, hakim Elfian menunda sidang selama dua pekan lantaran pihak termohon yakni KPK tidak hadir di persidangan, sedangkan pihak pemohon Imam Nahrawi telah mengerahkan 23 orang kuasa hukumnya.

Sidang gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL menggugat KPK atas penetapan status tersangka Imam Nahrawi dalam kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.

Setelah penundaan selama dua minggu, sidang kembali digelar Senin (4/11/2019) pekan lalu, dengan agenda membacakan permohonan praperadilan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara yakni kuasa hukum Imam Nahrawi dan kuasa hukum KPK. Ketua tim kuasa hukum Imam Nahrawi, Saleh mengatakan, sidang praperadilan yang diajukan kliennya sesuai dengan Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengajukan praperadilan.

“Mas Imam menggunakan haknya dalam konteks mencari kebenaran biar diuji melalui persidangan praperadilan,” kata Saleh seusai persidangan 21 Oktober.

Adapun gugatan praperadilan yang diajukan Imam Nahrawi terkait dengan penetapannya sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan KPK terkait kasus suap penyaluran dana hibah Kemenpora kepada KONI Tahun 2018. Sidang telah bergulir sebanyak enam kali tersebut mengungkap sejumlah fakta-fakta di mana KPK selaku tergugat meyakini apa yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang.

BACA JUGA:

KPK Periksa Istri Mantan Menpora Imam Nahrawi, Shobibah Rohmah

Hakim Tipikor Sebut Menpora Imam Nahrawi Tidak Peduli Uang Negara

Kuasa hukum Imam Nahrawi, Saleh menjelaskan poin tuntutannya adalah Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Agustus 2019 dan kemudian dilakukan penahanan pada 27 September 2019. Pihaknya mempersoalkan kaitan dengan penetapan status tersangka Imam Nahrawi yang ternyata belum diperiksa sebagai tersangka. Ini sesuai dengan amanah dan putusan MK Nomor 21 Tahun 2014. “Harus dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka, ini tidak dilakukan,” kata Saleh.

Poin gugatan berikutnya terkait belum ada dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ini terkait dengan sebelum dikeluarkannya sprindik pada tanggal 28 Agustus. Pihak kuasa hukum menemukan bukti-bukti pemeriksaan para saksi dilakukan setelah tanggal 28 Agustus tersebut.

“Yang kami persoalkan kaitan dengan penahanan tanggal 27 September yang dilakukan Agus Rahardjo selaku penyidik,” kata Saleh.

Sementara, lanjut Saleh, pihaknya mengetahui bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyerahkan mandat kepada presiden pada 13 September 2019. Selain itu, Saut Sitomorang (pimpinan KPK lainnya) juga sudah menyatakan mengundurkan diri. “Oleh karena itu, kolektif kolegialnya (KPK) kami kemudian jadikan materi praperadilan,” kata Saleh.

Setelah sidang 4 November tim kuasa hukum KPK menanggapi soal penyerahan mandat tersebut yang mengatakan sampai saat ini Agus Rahardjo masih melaksanakan tugas sebagai pimpinan sehingga penahanan terhadap Imam Nahrawi tersebut sah.

Kuasa hukum KPK, Natalia Kristianto mengatakan dalil pemohon yang menyatakan pimpinan KPK tidak berwenang menjalankan tugas sebagai penyidik karena menyerahkan mandat ke presiden adalah keliru. Dalam persidangan tersebut, KPK menolak seluruh dalil pemohon praperadilan karena proses penyidikan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Imam Nahrawi sudah sesuai prosedur.


Editor : Ahmad Islamy Jamil