Puan Maharani Sebut 43 UU Selesai Dibahas DPR sejak 2019

Felldy Utama · Selasa, 16 Agustus 2022 - 14:48:00 WIB
Puan Maharani Sebut 43 UU Selesai Dibahas DPR sejak 2019
Ketua DPR, Puan Maharani memimpin rapat paripurna pembukaan masa persidangan I Tahun sidang 2022-2023, Selasa (16/8/2022). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR, Puan Maharani memimpin rapat paripurna pembukaan masa persidangan I Tahun sidang 2022-2023. Dalam kesempatan ini, Puan turut menjelaskan berbagai hasil kinerja DPR periode 2019-2024 yang sudah berjalan tiga tahun.

Salah satu yang dilaporkan oleh Puan dalam rapat paripurna ini terkait dengan kinerja legislasi. Dia menyebut, puluhan undang-undang telah dibahas oleh parlemen.

"Sejak tahun 2019 hingga saat ini, sejumlah undang-undang (UU) yang telah selesai dibahas DPR bersama pemerintah berjumlah 43 UU,” kata Puan dalam pidato di sidang paripurna, Selasa (16/8/2022).

Dia menyebutkan, dari 43 undang-undang itu, sebanyak 32 UU diselesaikan di masa sidang 2021-2022 atau dalam kurun waktu satu tahun. Puan pun merinci UU yang telah disahkan berdasarkan alat kelengkapan dewan (AKD) bersama pemerintah.

Rinciannya Komisi I DPR menyelesaikan 2 UU, Komisi II DPR 16 UU, Komisi III DPR 4 UU, Komisi V DPR 1 UU, Komisi VI DPR 3 UU, Komisi VII DPR 1 UU, Komisi X DPR 2 UU, Komisi XI DPR 4 UU, Badan Legislasi (Baleg) DPR 6 UU, Badan Anggaran (Banggar) DPR 1 UU, dan Panitia Khusus (Pansus) DPR menyelesaikan 3 UU.

“Pembentukan UU merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama antar pembentuk UU yaitu DPR dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional,” ujarnya.

Mantan Menko PMK itu menyatakan kinerja dalam pembentukan UU merupakan kinerja bersama antara DPR dan pemerintah. Dalam pembahasan membentuk UU, kata Puan, DPR dan pemerintah dituntut agar selalu cermat.

“Serta mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Pembentuk UU juga dituntut agar pembahasan UU dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik,” tuturnya.

Editor : Rizal Bomantama

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda