Ralat Pernyataannya, Nadiem Makarim: UN Tidak Dihapus tapi Diganti Formatnya

Felldy Utama, Trisya Frida ยท Jumat, 13 Desember 2019 - 06:30 WIB
Ralat Pernyataannya, Nadiem Makarim: UN Tidak Dihapus tapi Diganti Formatnya

Mendikbud Nadiem Makariem. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, meralat pernyataannya terkait keputusan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021. Menurut dia, UN bukan dihapus, melainkan diganti formatnya.

“Agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapus. Mohon maaf, kata ‘dihapus’ itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku,” kata Nadiem saat mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/12/2019).

Mantan bos Gojek itu berdalih, dia hanya akan menghapus format UN yang selama ini mengetes siswa per mata pelajaran. Ke depan, format ujian semacam itu akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

“Diganti, tapi dengan asesmen kompetensi minimum, yaitu hampir mirip-mirip seperti PISA, yaitu literasi, numerasi, plus ada satu survei karakter,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh anggota Komisi X DPR agar ke depan tidak lagi berbicara soal rencana penghapusan UN kepada publik lewat media massa. “Jadi mohon tidak lagi bicara kepada media atau apa bahwa UN dihapus,” ucapnya.

Sebelumnya, Nadiem menyatakan, UN Tahun 2020 adalah yang terakhir kalinya dilaksanakan di Indonesia. Untuk 2021, ujian itu akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum di 2021.

“Malah (asesmen kompetensi minimum) lebih men-challenge (menantang) sebenarnya. Tapi yang men-challenge itu bukan untuk muridnya, tapi untuk sekolahnya agar segera menerapkan hal-hal di mana pembelajaran sesungguhnya terjadi. Bukan penghafalan. Ada pembelajaran, ada penghafalan, ini dua hal yang berbeda,” kata Nadiem di Istana Negara, Rabu (11/12/2019).

Menurut rencana, pelaksanaan asesmen kompetensi minimum akan dilakukan oleh murid atau siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Sementara, UN selama ini dilaksanakan oleh murid atau siswa di tingkat akhir yaitu kelas 6 (untuk SD), kelas 9 (untuk SMP), dan kelas 12 (untuk SMA).

Anggota Komisi X DPR Sudewo meminta Nadiem untuk tidak perlu terburu-buru memutuskan menghapus atau mengganti sistem UN dengan asesmen kompetensi minimum pada 2021. “Menurut hemat saya Pak Menteri, Pak Menteri jangan buru-buru mendeklarasikan ini, dan jangan buru-buru menghapus Ujian Nasional,” kata Sudewo dalam forum raker di ruang Komisi X, Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Menurut dia, ada sesuatu yang perlu didalami apa yang menjadi rancangan, gagasan jika ingin menggantikan sistem UN tersbut. Sudewo meminta agar Nadiem mendengarkan terlebih dulu semua stakeholders yang terkait dengan dunia pendidikan.

“Mengapa demikian? Karena apa yang dirancang oleh pak Menteri bahwa UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi ini sesuatu yang belum teruji ya Pak Menteri, belum teruji. Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah ini bagus, tapi implementasinya justru kontraproduktif,” ujarnya.

Dia berharap konsep asesmen kompentensi yang dicanangkan itu jangan sampai justru unsur subjektivitas menjadi terasa kental sekali. Sebab, ia menduga penerapan sistem ini akan menimbulkan unsur kecurigaan di tengah-tengah masyarakat kepada sekolah yang akhirnya bisa membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

“Yang saya pertanyakan sistem seleksi untuk sekolah lanjutan berupa apa? Apakah juga asesmen kompetensi? Apa instrumen yang dipakai untuk melakukan asesmen kompetensi menjamin terhindar dari subjektivitas?” tuturnya.

Editor : Ahmad Islamy Jamil