Reaksi KPK Disebut Berlebihan usai Tetapkan Nurhadi Jadi DPO

Riezky Maulana ยท Jumat, 14 Februari 2020 - 19:46 WIB
Reaksi KPK Disebut Berlebihan usai Tetapkan Nurhadi Jadi DPO

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memasukkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam daftar pencarian orang (DPO). Pengacara Nurhadi, Maqdir Ismail menilai tindakan lembaga antirasuah tersebut berlebihan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, segala tindakan yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nurhadi selama ini dinilai tidak menunjukan iktikad baik.

"Kita ini kan dalam pemanggilan baik saksi atau tersangka itu semua berdasarkan ketentuan yang jelas. Yang bersangkutan sudah kita panggil secara patut, ketika dia jadi saksi tidak hadir, ketika jadi tersangka kita panggil dua kali juga tidak hadir. Bahkan kita datangi ke rumahnya, kosong," ujarnya di Gedung KPK, Jumat (14/2/2020).

Alexander mengungkapkan, alasan penetapan DPO karena hingga saat ini KPK tidak mengetahui keberadaan Nurhadi. "Begini, sebelumnya KPK juga seperti itu kan, ada beberapa tersangka yang kita jemput, kalau kita tahu keberadaannya. Tetapi sampai saat ini kita tidak tahu keberadaannya, maka dari kita keluarkan DPO," katanya.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi ketika mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (6/11/2018). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak).
Mantan Sekretaris MA Nurhadi ketika mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (6/11/2018). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak).

Maqdir meminta KPK menunda penetapan DPO terhadap Nurhadi karena sedang melakukan praperadilan untuk kali kedua. Alexander mengatakan, KPK menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan penetapan tersangka Nurhadi sah.

"Praperadilannya yang pertama kan hakim sudah menyatakan bahwa upaya yang dilakukan KPK dalam menetapkan tersangka itu sudah sah," ucapnya.

Sebelumnya, KPK resmi memasukkan nama Nurhadi ke dalam DPO. Nurhadi adalah tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di MA pada Tahun 2011-2016.

Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan status DPO terhadap dua tersangka dalam kasus yang sama. Mereka, yaitu mantan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Editor : Djibril Muhammad