RKUHP Diminta Segera Dibahas Ulang secara Menyeluruh

Antara ยท Sabtu, 12 Oktober 2019 - 09:30 WIB
RKUHP Diminta Segera Dibahas Ulang secara Menyeluruh

Ilustrasi, Gedung DPR, Jakarta. (SINDOphoto).

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diminta segera dibahas ulang atau direview secara total. RKUHP mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dinilai tidak adil.

Anggota DPR, Taufik Basari mencatat ada beberapa persoalan mendasar dari RKUHP sehingga patut dibahas ulang secara menyeluruh. Ada sejumlah pasal di dalam RKUHP yang menjadi kontroversial publik.

"Kita lihat yang pertama soal ketegasan asas legalitas. Dalam teori hukum, asas hukum pidana adalah asas legalitas. Asas dimana tidak ada hukum pidana, kalau belum ada aturan yang mengaturnya," ujar Taufik di Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Dia mengungkapkan, Pasal 2 di dalam RKUHP membuat ruang hukum lain, yakni hukum lokal dan hukum adat. Ada tafsir hukum lain, akhirnya menimbulkan multi tafsir dari implemenntasi dari pasal-pasal yang ada, sedangkan dalam hukum pidana harus tungggal.

Kemudian, semangat untuk menjadikan hukum pidana menjadi solusi dari semua hal. Istilahnya satu obat untuk mengobati semuanya. Padahal tidak semua diselesaikan dengan pidana, bisa melalui pedata atau administrasi.

Selain itu, ada potensi kriminalisasi yang berlebihan. Ada hal kecil yang seharusnya tidak jadi delik pidana, tetapi jadi delik.

"Semangat untuk mengganti hukum kolonial dengam hukum baru, tetapi justru hukum yang baru lebih kolonial dari hukum kolonial," ucapnya.

Dia menilai, poin lainnya yang perlu dikritik di dalam RKUHP itu, terkait mans rea, elemen mental dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

"Jadi ada asas tidak ada pidana tanpa ada kesalahan yang disengaja dan ada kehendak jahat," katanya.

Editor : Kurnia Illahi