Said Iqbal Pimpin Buruh Tolak Omnibus Law, DPR Akhirnya Bentuk Tim Kecil

Irfan Ma'ruf ยท Selasa, 21 Januari 2020 - 03:00 WIB
Said Iqbal Pimpin Buruh Tolak Omnibus Law, DPR Akhirnya Bentuk Tim Kecil

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Jakarta, Senin (20/1/2020). (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay).

JAKARTA, iNews.id – Aliansi buruh dari berbagai organisasi menggeruduk gedung DPR, Senin (20/1/2020). Mereka menyuarakan penolakan atas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dianggap merugikan kalangan pekerja.

Aksi unjuk rasa ratusan buruh itu dipimpin Presiden Konfederasi Serikan Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Di tengah demonstrasi, perwakilan buruh akhirnya diterima oleh pimpinan DPR yang diwakili politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam audiensi di Ruang Kura Kura (KK) II Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Said Iqbal menyampaikan tututan buruh. Menurutnya, Omnibus Law berpotensi menghilangkan upah minimum, pesangon, dan menghilangkan jaminan sosial.

Pertemuan berlangsung selama kurang lebih satu jam. Merespons tuntutan itu, DPR sepakat membentuk tim kecil yang akan dikoordinatori komisi terkait, yakni Komisi IX DPR.

"Saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, memfasilitasi mereka dengan Komisi IX untuk membuat suatu tim kecil," kata Dasco.

BACA JUGA: 6.013 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh Tolak Omnibus Law di DPR

Menurutnya, pembentukan tim kecil antara lain dimaksudkan untuk mempermudah diskusi dan koordinasi agar apa yang menjadi hambatan pada Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa diselesaikan.

Sementara itu, Said Iqbal menyambut baik itikad DPR dengan menampun aspirasi buruh serta membentuk tim kecil. Langkah ini diharapkan dapat merealisasikan apa yang menjadi tuntutan buruh.

Iqbal juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terburu-buru dalam mendorong kebijakan Ombnibuslaw Cipta Lapangan Kerja, apalagi bila sampai mengabaikan hak-hak buruh. Karena itu, mereka menyuarakan tuntutan ke DPR agar juga didengar pemerintah.

Untuk diketahui, Omnibus Law adalah regulasi yang meliputi lebih dari satu aspek untuk digabung menjadi satu undang-undang. Pembentukan Omnibus Law agar tumpang tindih peraturan selama ini dapat diselesaikan dan tidak terjadi lagi.

Pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin mendorong terciptanya Omnibus Law untuk mendorong masuknya investasi. Terdapat 1.244 pasal dalam 79 undang-undangan yang akan direvisi secara bersamaan dalam pembentukan Omnibus Law ini.

Dua rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law yang digagas pemerintah dan diajukan ke DPR yakni tentang Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan.


Editor : Zen Teguh