Sebut PT 7 Persen Muncul Tiba-Tiba, PAN Indikasikan Ada Penumpang Gelap

Abdul Rochim ยท Rabu, 08 Juli 2020 - 04:04 WIB
Sebut PT 7 Persen Muncul Tiba-Tiba, PAN Indikasikan Ada Penumpang Gelap

Usulan ambang batas parlemen 7 persen dalam RUU Pemilu terus dikritik keras sejumlah kalangan termasuk anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Foto: ilustrasi/Antara).

JAKARTA, iNews.id – Usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) terus menuai kritik keras. Sejumlah kalangan menilai usulan itu sarat kepentingan kelompok tertentu.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, ada hal yang janggal dalam proses penyusunan draf RUU Pemilu, terutama mengenai PT sebesar 7 persen. Menurut dia, angka itu mendadak muncul. Disinyalir ada penumpang gelap yang bermain di balik usulan ini.

“Memang yang mengonsep ini Komisi II lewat TA (tenaga ahli), kemudian tim ahli dan sebagainya. Tahu-tahu muncul saja angka 7 persen. Berarti ada orang yang menumpang di dalamnya, itu bukan berdasarkan kepentingan Komisi II,” ujar Guspardi dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Kemana Arah RUU Pemilu?” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Menurut dia, seharusnya jika draf tersebut mengakomodasi kepentingan Komisi II, konsep yang dimasukkan variatif ada 4 persen, 5 persen, dan 7 persen. Karena itu, dia pihak-pihak yang memasukkan 7 persen itu.

“Berarti ada seseorang atau beberapa orang, apakah fraksi yang berupaya untuk memasukkan. Artinya ini secara formal draf ini mungkin apakah dari pimpinan atau siapa saya tidak tahu,” tuturnya.

Fraksi PAN meminta semua pihak menjaga kebhinekaan atau keragaman di Indonesia. Tidak perlu ada obsesi untuk memaksa PT 7 persen yang berpotensi menghanguskan lebih banyak lagi suara sah. Pada Pemilu 2019 saat PT 4 persen, terdapat 13 juta suara yang hangus sia-sia.

”Jadi jangan ada obsesi dalam rangka menerapkan 5 persen, 6 persen, 7 persen dalam rangka mengeliminasi partai-partai baru atau partai yang sudah ada mau dikurangi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi menuturkan, jika dalam Pemilu 2024 PT benar-benar dinaikkan, akan ada problem mendasar yaitu semakin banyak suara hilang. Artinya, kata dia, kenaikan PT justru melahirkan disproporsionalitas. Alih-alih untuk menaikkan kelas demokrasi Indonesia, yang ada malah keragaman politik semakin menyempit.

Menurut dia, dalam menyusun RUU Pemilu, memilih anggota DPR dan Presiden hanya sasaran antara. Sasaran final yaitu terpilihnya anggota DPR dan Presiden bagaimana mampu menjaga Indonesia, NKRI, Pancasila, termasuk kebhinekaan.

“Saya khawatir kalau kita mengikuti arus bahwa kalau menaikkan PT itu berarti juga naikkan kelas demokrasi kita, saya khawatir nasib kearifan lokal, keragaman politik kita yang justru itu menjadi modal kuat dari tegaknya NKRI itu semakin hari semakin terkikis,” tuturnya.

Editor : Zen Teguh