Sengketa Lahan Untag, Pembayaran Dilakukan Terdakwa Lebihi Perjanjian

Ilma De Sabrini ยท Senin, 11 Maret 2019 - 18:20 WIB
Sengketa Lahan Untag, Pembayaran Dilakukan Terdakwa Lebihi Perjanjian

Saksi Dwito Hindarto yang juga mantan Dirut PT GM memastikan bahwa terdakwa Tedja Widjaja telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait perjanjian dengan Yayasan Untag. (Foto: ilustrasi/dok.iNews.id).

JAKARTA, iNews.id, – Sidang lanjutan sengketa lahan Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) dengan terdakwa Tedja Widjaja kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (6/3/2019). Terdakwa menghadirkan saksi, Dwito Hindarto, mantan Direktur Utama PT Graha Mahardika (PT GM).

Dalam persidangan ini Dwito Hindarto mengatakan bahwa terdakwa telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait perjanjian dengan Yayasan Untag. Bahkan, pembayaran yang dilakukan terdakwa jauh melebihi yang tertulis dalam perjanjian.

Dwito, Direktur Utama PT GM 2012 – 2016 mengatakan, sesuai akta perjanjian nomor 58 antara Rudyono Darsono mewakili Yayasan Untag dan Tedja Widjaja mewakili PT GM, disepakatai jual beli lahan milik Yayasan seluas 3,2 hektare dengan nilai transaksi Rp65 miliar atau Rp2.050.000 meter persegi.

Atas kesepakatan tersebut, pembayarannya dilakukan dalam beberapa mekanisme. Pertama, pembangunan gedung kampus senilai Rp24 miliar. Kedua, pembayaran Rp15 miliar untuk penggantian lahan yang akan diurus oleh Yayasan. Ketiga, pembayaran sebesar Rp16 miliar yang dibayarkan secara bertahap.

“Sepengetahuan saya, semua kewajiban-kewajiban tersebut sudah diselesaikan oleh terdakwa. Itu kan ada bukti-bukti pembayarannya. Pembangunan gedung kampus juga sudah selesai tahun 2012 dan sudah digunakan untuk belajar mengajar. Saya juga tahu sudah tandatangan AJB dan balik nama,” ujar Dwito dalam persidangan.

Selain itu, kata dia, ada juga pembayaran uang muka sebesar Rp6 miliar yang sudah dilakukan oleh ayahnya, Hindarto Budiman, sebelum akhirnya perjanjian dilanjutkan oleh PT GM.

“Jadi sebelumnya, Yayasan Untag melakukan perjanjian dengan ayah saya. Namun karena tidak berjalan, akhirnya dilanjutkan dengan PT GM. Tapi waktu itu ayah saya sudah melakukan pembayaran sekitar Rp6 miliar, yang kemudian dikonversi jadi kepemilikan saham di PT GM,” kata Dwito, yang memiliki sekitar 42 persen saham PT GM.

Menurut Dwito, pada kenyataannya, jumlah yang dikeluarkan terdakwa terkait dengan transaksi pembelian lahan Yayasan Untag jauh lebih besar dari perjanjian.

”Semua pembayaran telah dilakukan, bahkan uang yang dikeluarakan oleh PT GM pada akhirnya mencapai sekitar Rp90 miliar karena ada pembengkakan biaya. Misalnya, untuk pembangunan gedung kampus menjadi Rp30 miliar dari yang disepakati Rp24 miliar,” tuturnya.

Pada persidangan sebelumnya, notaris Lili Aryati yang menjadi saksi mengatakan bahwa pembuatan Akta Nomor 58 dilakukan pada 28 Oktober 2009 dengan dihadiri Tedja Widjaja mewakili PT GM dan Rudyono Darsono selaku perwakilan Yayasan Untag.

Menurut Lili, semua isi Akta 58 dibuat atas sepengetahuan Rudyono dan ditandatangani tanpa paksaan siapa pun, termasuk soal pembayaran berupa pembangunan gedung senilai Rp24 miliar, pembelian lahan ganti senilai Rp15 miliar dan pembayaran Rp16 miliar yang akan dicicil selama 36 bulan.

Untuk diketahui, sumber perkara bermula dari transaksi jual-beli antara Yayasan Untag yang diwakili Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaja selaku Direktur PT GM atas lahan milik Yayasan Untag seluas 3,2 hektare dengan nilai transaksi Rp 65,6 miliar pada 2009.

Dalam transaksi tersebut disepakati empat bentuk pembayaran yang tertuang dalam akta perjanjian kerja sama Nomor 58, tangal 28 Oktober 2009, yang seluruhnya sudah dilunasi oleh Graha Mahardhika dengan bukti pembayaran lengkap.

Pertama, pembayaran uang muka Rp6,445 miliar. Kemudian pembayaran senilai Rp15 miliar. Selanjutnya Rp16,145 miliar dibayar tunai bertahap selama 36 bulan, dan terakhir dibayar dengan pembangunan gedung kampus baru dengan nilai minimal Rp24 miliar. Bahkan untuk pembangunan kampus, Tedja Widjaja pada akhirnya harus mengeluarkan uang hingga Rp31 miliar.

Kemudian ada permintaan lagi untuk renovasi gedung lama, penyediaan alat laboratorium sehingga totalnya mencapai Rp46 miliar. Gedung kampus baru yang dijadikan salah satu mekanisme pembayaran tersebut telah digunakan untuk mahasiswa Untag berkuliah sejak 2012.

Pada Juni 2017, Yayasan Untag melaporkan dugaan tindak pidana oleh Tedja Widjaja ke polisi. Laporan itu ditindaklanjuti polisi dengan melakukan penyidikan. Pada perjalanannya, polisi menyatakan berkas perkara tersebut lengkap dan melimpahkannya ke kejaksaan yang berlanjut ke penuntutan hingga akhirnya naik ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak awal Oktober 2018 dengan Nomor Perkara 1087/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum menuduh Tedja Widjaja belum melakukan pembayaran sebesar Rp15 miliar yang akan digunakan Untag untuk membeli tanah di lokasi lain sebagai pengganti tanah di Sunter. Dalam surat dakwaan, Tedja didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP karena melakukan tipu muslihat dengan bujuk rayu dengan cara menjanjikan penerbitan Bank Garansi agar pihak Untag bersedia menandatangani Akte Jual Beli, namun ternyata Bank Garansi yang dijanjikan tersebut tidak pernah terbit.

Selain itu, Tedja  juga didakwa telah melakukan tindak pidana peggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP karena menjaminkan 5 sertifikat tanah kepada Bank ICBC dan Bank Artha Graha.

Nahot mengatakan, soal dakwaan belum melunasi pembayaran, kliennya memiliki bukti pembayaran melalui transfer bank dan pihak Yayasan Untag sudah mengeluarkan keterangan lunas tertanggal 18 Februari 2015. Sementara mengenai bank garansi, dalam perjanjian jual beli tidak pernah ada ketentuan bahwa Tedja akan memberikan bank garansi.

“Soal bukti tanda terima sebesar Rp 16 juta sebagai biaya pembuatan bank garansi sangatlah tidak relevan, karena tidak mungkin Tedja Widjaja membayarnya ke pihak Untag sebagai penjual, terlebih lagi nilainya tidak sebanding dengan nilai transaksi tanah sebesar Rp65 miliar. Dalam praktiknya, biaya penerbitan bank garansi adalah dua persen dari nilai transaksi atau sebesar Rp1,3 miliar,” paparnya.

Mengenai tuduhan penggelapan dengan menjaminkan sertifikat-sertifikat tanah ke bank, Nahot menegaskan bahwa penjaminan tersebut dilakukan lantaran sertifikat memang telah dimiliki oleh Graha, Tedja, dan istrinya.

"Sertifikat yang dijaminkan ke Bank ICBC dan Bank Artha Graha adalah atas nama PT Graha Mahardikka, Tedja Widjaja, dan Lindawati Lesmana (Istri Tedja). Nama-nama tersebut merupakan pemilik dan berhak, termasuk untuk menjaminkan ke bank," kata dia.

Editor : Zen Teguh