Sidak Lapas dan Rutan, Wamenkumham Sebut Sistem Peradilan Pidana Perlu Segera Diubah

Ariedwi Satrio · Rabu, 20 Juli 2022 - 13:00:00 WIB
Sidak Lapas dan Rutan, Wamenkumham Sebut Sistem Peradilan Pidana Perlu Segera Diubah
Wamenkumham, Eddy OS Hiariej melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa rutan dan lapas di sekitar Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa (19/7/2022). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy OS Hiariej melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa rutan dan lapas di sekitar Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa (19/7/2022). Dari sidak itu, Wamenkumham menegaskan sistem peradilan pidana perlu segera diubah.

Ada beberapa rutan dan lapas yang dikunjungi Eddy secara acak. Di antaranya Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Rutan Kelas I Bandung, dan Lapas Kelas IIA Banceuy.

Di unit pelaksana teknis (UPT) tersebut, Eddy memeriksa berbagai sarana dan prasarana seperti dapur, kamar, ruang teknis, klinik kesehatan termasuk program pembinaan yang dilakukan. 

Menurut Guru Besar Hukum Pidana UGM itu, kondisi di lapas maupun rutan semakin menegaskan sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan di Indonesia memang perlu dilakukan pembaruan. Dia mengatakan hukuman kurungan badan bukan menjadi prioritas utama. 

“Fakta di lapangan membuktikan bahwa sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan kita memang perlu segera untuk dilakukan perubahan agar pembinaan terhadap warga binaan masyarakat lebih efektif,” ujarnya dikutip Rabu (20/7/2022).

Selain itu, kata Eddy para pelaksana dan penjaga lapas maupun rutan menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang harus dilibatkan sejak awal proses. Bukan sekadar menjadi pihak akhir yang menerima hasil proses hukum yang terjadi. 

Menurut Eddy, perubahan sistem peradilan pidana dan pelibatan sipir sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu substansi dari UU Pemasyarakatan yang baru dan juga RUU KUHP.

“Hal ini yang menjadi fokus utama dari UU Pemasyarakatan yang baru dan juga RUU KUHP,” ucapnya.

Editor : Rizal Bomantama

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda