Soal Penayangan Hitung Cepat Pemilu, IJTI Pertanyakan Putusan MK

Felldy Utama ยท Selasa, 16 April 2019 - 11:45 WIB
Soal Penayangan Hitung Cepat Pemilu, IJTI Pertanyakan Putusan MK

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana. (Foto: iNews)

JAKARTA, iNews.id - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi  Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan sejumlah televisi terkait pengumuman hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019.

"IJTI Pertanyakan keputusan MK terkait quick count, seharusnya MK melihat yurisprudensi putusan sebelumnya pada saat pemilu 2014 lalu. Ketika itu quick count boleh publish tepat setelah TPS ditutup," kata Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

BACA JUGA:

MK: Pengumuman Hitung Cepat Tetap 2 Jam Usai Selesai Pemungutan Suara

Ketua Umum IJTI: Jika Quick Count Jam 1 Siang, Apa yang Ditakutkan?

Pakar Televisi: Quick Count Langsung Usai Coblosan Bisa Tangkal Hoaks

Dia mengatakan, seharusnya tidak ada kekhawatiran apabila hasil hitung cepat mulai ditayangkan pukul 13.00 WIB atau persis setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat (WIB) ditutup.

"Alasan lain, apa yang dikhawatirkan jika quick count jam 13.00 WIB, bukankah proses pemungutan suara sudah selesai dan Indonesia timur dan tengah mungkin sudah selesai menghitung karena berbeda dua jam waktunya," ujar Yadi.

Sebelumnya MK menolak permohonan uji materi terkait hasil hitung cepat yang diajukan AROPI dan sejumlah stasiun televisi.

Itu artinya pengumuman hasil hitung cepat baru  boleh dilakukan  2 jam usai selesai pemungutan suara di wilayah waktu Indonesia bagian barat.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwas Usman saat membacakan amar putusan di sidang MK, Jakarta, Selasa (16/4/2019).


Editor : Djibril Muhammad