Sohibul Iman Berikan 3 Catatan Penting terkait Omnibus Law kepada Airlangga

Felldy Utama ยท Rabu, 26 Februari 2020 - 00:14:00 WIB
Sohibul Iman Berikan 3 Catatan Penting terkait Omnibus Law kepada Airlangga
Pertemuan elite Partai Golkar dan para pimpinan PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/2/2020) malam. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020) malam. Dalam pertemuan itu, keduanya mendiskusikan sejumlah permasalahan bangsa, salah satunya terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). 

"Kunjungan ini adalah rangkaian silaturahmi kebangsaan PKS dengan partai politik. Intinya PKS ingin terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dengan Partai Golkar salah satunya," ujar Sohibul Iman di Jakarta, tadi malam. 

Mantan wakil ketua DPR itu mengungkapkan, dalam diskusi yang berlangsung ramah dan hangat itu, dia bersama jajaran petinggi PKS lain tampak serius berdiskusi. Dia menyebut dalam pertemuan itu Airlangga menekankan soal transformasi struktural perekonomian Indonesia. PKS, kata Sohibul, sepakat terkait transformasi struktural tetapi memandang RUU Omnibus Law yang sekarang cukup sensitif, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan tidak boleh serampangan. 

"Insya Allah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini PKS hanya menyampaikan tiga koridor," kata Sohibul. 

Koridor pertama, menurut dia, RUU itu harus sejalan dengan konstitusi UUD 1945 baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Jangan sampai ada pasal atau ketentuan yang menyimpang dari ruh konstitusi. "Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," tuturnya. 

Koridor kedua, RUU itu harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder. Hak-hak pekerja harus diberikan jaminan. Jangan sampai RUU itu hanya berpihak kepada investor atau pengusaha, tetapi di saat yang sama tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja dan sebagian besar rakyat Indonesia.  

"PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," ungkapnya. 

Koridor ketiga, Omnibus Law harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah. Tidak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat. Ini karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.  

"PKS ingin upaya apa pun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antarelemen trias politica dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ucapnya.


Editor : Ahmad Islamy Jamil