Tak hanya Presiden, Ini Daftar Pejabat Negara Wajib Berbahasa Indonesia saat Pidato di Luar Negeri

Ilma De Sabrini ยท Rabu, 09 Oktober 2019 - 19:05 WIB
Tak hanya Presiden, Ini Daftar Pejabat Negara Wajib Berbahasa Indonesia saat Pidato di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo. (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Perpres ini mewajibkan pejabat negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato di dalam dan luar negeri. Perpres ditandatangani Jokowi pada 30 September 2019.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri," bunyi Pasal 5 Perpres ini dikutip dari laman resmi Setkab, Rabu (9/10/2019).

BACA JUGA: Wajib Bahasa Indonesia, Nama Hotel dan Perumahan Dilarang Pakai Bahasa Asing

Pidato resmi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas yakni upacara kenegaraan, upacara perayaan 17 Agustus dan hari besar nasional yang lain, serta upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara.

Selain itu, penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, rapat kerja pemerintah atau lembaga tinggi negara, dan forum nasional lain yang menunjang pada tujuan penggunaan Bahasa Indonesia.

Adapun pidato resmi di luar negeri mencakup forum resmi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, atau negara penerima.

Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, kewajiban menggunakan pidato Bahasa Indonesia ini juga ditujukan kepada para pejabat negara.

Berikut daftar pejabat negara tersebut:

1. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR.
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR.
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD.
4. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.
5. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial.
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Menteri dan jabatan setingkat menteri.
10. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.
11. Gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut perpres ini, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah, sebagaimana diatur dengan peraturan menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan).


Editor : Zen Teguh