Tak Sibuk soal Isu Menteri, Muhammadiyah: Jika Diminta, Kami Siap Berkontribusi

Abdul Rochim, Aditya Pratama ยท Sabtu, 19 Oktober 2019 - 04:00 WIB
Tak Sibuk soal Isu Menteri, Muhammadiyah: Jika Diminta, Kami Siap Berkontribusi

PP Muhammadiyah menegaskan mereka siap berkontribusi untuk bangsa jika diminta membantu pemerintahan dalam kabinet. (Foto: ilustrasi/dok).

JAKARTA, iNews.id – Pengurus Pusat Muhammadiyah memastikan tidak akan ikut sibuk dengan isu menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menuturkan, Muhammadiyah berprinsip siap membantu jika diminta membantu jalannya pemerintahan. Andaikata tidak, hal itu juga bukan masalah.

"Muhammadiyah enggak pernah sibuk dengan itu ya. Kalau dikasih (menteri) alhamdulillah, kalau tidak ya enggak apa-apa. Pokoknya Muhammadiyah gak akan minta-minta lah," ujar Abbas di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Pernyataan Abbas ini merespons kemungkinan kader Muhammadiyah kembali diberi kepercayaan sebagai menteri. Pada Kabinet Kerja pertama, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Muhadji Effendy, dipercaya Jokowi sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.

Abbas menerangkan, meminta-minta jatah menteri justru akan merendahkan Muhammadiyah. Terpenting saat ini bagaimana bersama-sama memajukan bangsa.

"Yang jelas Muhammadiyah siap berkonstribusi untuk kemajuan bangsa dan kalau Pak Jokowi merasa ada warga Muhamadiyah yang layak untuk menjadi menteri, ya silakan dikasih tahu dan kita akan dukung," ucap Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan selamat dan mendoakan acara pelantikan presiden-wakil presiden berjalan lancar dan sukses. Dia mengingatkan bahwa tantangan kepemimpinan Kabinet Kerja II ke depan lebih berat. Salah satunya dari sektor ekonomi.

”Secara ekonomi ada tantangan berat karena faktor global. Secara politik, masih ada residu dan fragmentasi politik pascapilpres,” kata Mu’ti.

Terkait hal itu, Jokowi dinilai perlu untuk lebih merangkul dan membangun komunikasi politik yang lebih intensif dengan berbagai pihak. Selain itu, bagaimana meningkatkan capaian bidang ekonomi.

”Presiden perlu melanjutkan program prorakyat seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, sertifikasi guru, sertifikasi tanah, dan lainnya,” kata dia.

Editor : Zen Teguh