Tiga Rancangan PP dan Empat Rancangan Perpres KPK Masih Digodok Pemerintah

Antara ยท Selasa, 21 Januari 2020 - 07:50 WIB
Tiga Rancangan PP dan Empat Rancangan Perpres KPK Masih Digodok Pemerintah

Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada media di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/1/2020). (Foto: Sekretariat Presiden).

LABUAN BAJO, iNews.id - Pemerintah masih menggodok rancangan final Peraturan Pemerintah (PP) dan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya pembahasan rancangan PP dan Perpres tersebut akan melibatkan KPK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima rancangan final PP dan Perpres tersebut. "Belum sampai ke meja saya," katanya di Labuan Bajo, Senin (20/1/2020).

Peraturan-peraturan turunan itu adalah Rancangan PP (RPP) Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, RPP Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi dan RPP Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RPerpres Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, RPerpres Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, RPrespres Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan KPK dan Organ Pelaksana KPK.

"Memang belum sampai meja Presiden, masih proses pembahasan," kata staf khusus Presiden Dini Purwono saat dikonfirmasi.

Jokowi baru meneken satu aturan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK.

Logo KPK saat ditutupi kain hitam. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)
Logo KPK saat ditutupi kain hitam. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

Di masyarakat telah beredar rancangan perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Rancangan tersebut cukup menuai kontroversi karena dianggap sudah definitif dan akan diterbitkan.

Salah satu isi yang cukup mengundang kontroversi adalah pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan "Pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara". Selanjutnya pada Pasal 31 dibentuk juga badan Inspektorat Jenderal padahal KPK sudah memiliki Dewan Pengawas.

Jokowi hingga Senin, 6 Januari 2020 belum mengeluarkan izin prakarsa rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM. Jika izin prakarsa sudah ada maka barulah Setneg akan mengundang kementerian dan lembaga yang ditunjuk termasuk KPK untuk membahasnya.

Sementara terkait rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Peralihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) izin prakarsanya telah dikeluarkan Presiden Jokowi pada 27 Desember 2019 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tembusannya dikirim ke KPK, sehingga Kemenpan-RB yang akan mengundang KPK untuk pembahasan PP tersebut.

Pada 12 Desember 2019 lalu, Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo mengirimkan surat permohonan persetujuan dan izin prakarsa rancangan PP tentang Manajemen Peralihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK lalu menerima tembusan dari Setneg kepada Kemenpan-RB pada 26 Desember 2019.


Editor : Djibril Muhammad