Tim Hukum Prabowo-Sandi: Pemenangan Capres Jokowi Dibungkus Program Pemerintah

Mula Akmal ยท Jumat, 14 Juni 2019 - 15:06 WIB
Tim Hukum Prabowo-Sandi: Pemenangan Capres Jokowi Dibungkus Program Pemerintah

Sidang PHPU Pilpres 2019 di MK, Jumat (14/6/2019). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, iNews.id - Tim Hukum Prabowo-Sandi membeberkan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan capres petahana Jokowi. TSM pertama disebutkan, pasangan calon (paslon) nomor urut 01 itu menyalahgunakan APBN dalam bentuk program pemerintah alias vote buying.

Ketua Tim Prabowo-Sandi, Bambang Widjajanto menuturkan, TSM kedua yang dilakukan capres 01 adalah penyalahgunaan dengan menggunakan struktur sumber daya birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Semuanya dibungkus seolah-olah adalah program atau kegiatan presiden, padahal program dan anggaran yang digunakan oleh birokrasi dan BUMN itu untuk pemenangan capres Paslon 01. Hal demikian mencederai asas pemilu yang Jujur dan Adil, karena menghilangkan kesetaraan kesempatan antara kontestan Pilpres 2019," tuturnya dalam sidang MK Jakarta, Jumat (14/6/2019).

BACA JUGA:

Tim Hukum Prabowo-Subianto: Kecurangan TSM Pertama Capres Jokowi Vote Buying

Tim Hukum Prabowo-Sandi Minta MK Beri Perlindungan Saksi dan Ahli

BW Sebut Ajakan Jokowi Berbondong-bondong Gunakan Baju Putih Pelanggaran TSM

Penyalahgunaan struktur dan anggaran birokrasi dan BUMN, pria yang akrab disapa BW ini menilai, bertentangan dengan UU Aparatur Sipil Negara dan UU BUMN.

Dalam Pasal 280 UU Pemilu Nomor 7/2017 menyebutkan, ada larangan melibatkan struktur direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (ayat 2d), dan aparatur sipil negara (ayat 2f). Demi menjaga netralitas, Pasal 338 UU Pemilu juga memuat larangan untuk menerima dana kampanye dari BUMN dan BUMD.

"Pada tataran birokrasi ada beberapa kebijakan yang nyata-nyata mencederai netralitas ASN. Misalnya ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program presiden petahana Jokowi. Pernyataan demikian lagi-lagi mengaburkan posisi presiden petahana dengan posisinya sebagai capres Paslon 01," ujar BW.

Dia juga mengungkapkan beberapa bukti lainnya tentang kecurangan birokrasi yang dilakukan paslon 01. Begitu pun dengan Iklan Pembangunan Infrastruktur di Bioskop. Beberapa saat sebelum keluarnya arahan Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kemenkominfo menggunakan anggaran negara untuk mengiklankan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi.

"Tentunya, iklan tersebut dianggap bukan sebagai kampanye, melainkan sosialiasi keberhasilan pemerintah yang wajar untuk di publikasi kepada masyarakat. Namun, dengan pemikiran yang objektif dan jernih tentu kita bisa memahami bahwa hal ini merupakan kampanye terselubung, yang dilakukan Presiden Petahana Jokowi," kata BW.


Editor : Djibril Muhammad